PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN, PERMENDES PDT NOMOR 5 TAHUN 2016

20 April 2022
K2_ITEM_AUTHOR 

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan  Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.

Pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pembangunan  kawasan    perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

  1. partisipasi;
  2. holistik dan komprehensif;
  3. berkesinambungan;
  4. keterpaduan;
  5. keadilan;
  6. keseimbangan;
  7. transparansi; dan
  8. akuntabilitas.

Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

  1. Pengusulan kawasan perdesaan;
  2. Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
  3. Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
  4. Pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan setidak- tidaknya memuat:

  1. Isu strategis kawasan perdesaan;
  2. Tujuan dan sasaran Pembangunan  Kawasan Perdesaan;
  3. Srategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
  4. Program dan kegiatan pembangunan  kawasan perdesaan;
  5. Indikator capaian kegiatan; dan
  6. Kebutuhan pendanaan.

Pelaksanaan Pembangunan  Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan  tahunan pada  kawasan  perdesaan  yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

Pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
  4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
  5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati/Walikota melalui Bappeda Kabupaten/Kota.

TKPKP dibentuk pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

TKPKP provinsi terdiri dari unsur Kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

TKPKP provinsi merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan pada tingkat provinsi berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

Jumlah keanggotaan TKPKP provinsi disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi daerah.

Pendanaan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal dari DAK dan/atau Dana Tugas Pembantuan.

 

Download Peraturan Dibawah ini :

Permendes No 6 Tahun 2016

DPMD BENGKULU

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu
Jl. Cendana No.18 Bengkulu Tel.0736-21383
website: www.dpmd.bengkuluprov.go.id
e-Mail : dpmd.bengkuluprov@gmail.com

POWr Hit Counter

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree