WAWASAN DESA

WAWASAN DESA (7)

Pos pelayanan Teknologi Tepat Guna atau disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna.

Dalam peraturan menteri desa no 23 tahun 2017 Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

Posyantek hadir secara resmi pada tahun 1998, dulu namanya posyantekdes, karena untuk efisiensi, efektivitas dan sinergitas pembinaan, maka di tingkat kecamatan dibentuk lembaga kemasyarakatan yang disebut Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) yang bertugas memberikan pelayanan teknis, informasi, promosi dan orientasi TTG kepada masyarakat.

Tugas Posyantek sebagai berikut :

  1. Memberikan Pelayanan Teknis, informasi, dan promosi jenis/spesifikasi TTG.
  2. Memfasilitasi pemetaan TTG di Masyarakat.
  3. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG.
  4. Memotivasi penerapan TTG di Masyarakat.
  5. Memberikan layanan konsultasi, dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG.
  6. Memfasilitasi penerapan TTG.

Pada tahun 2019 Provinsi Bengkulu menjadi tuan rumah Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ke-XXI. Ratusan peserta Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional Ke-XXI Provinsi Bengkulu dari seluruh Indonesia melakukan widya wisata ke Perkebunan Teh Kabawetan Kepahiang.

Dalam hal ini, peserta juga dapat belajar dari masyarakat Kepahiang tentang pemberdayaan masyarakat desa melalui Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek). Dengan sentuhan teknologi dari Posyantek, akan mempermudah peserta dalam pengolahan sumber daya alam yang disesuaikan dengan kearifan lokal.

Tak lupa pula para peserta dapat menikmati pemandangan kebun teh Kabawetan sembari menikmati sajian kopi khas Kepahiang yang terdapat di Booth Kampoeng Kopi. Selain itu, peserta bisa mencicipi kopi khas Kepahiang yang terkenal dengan panorama kebun teh kabawetan dan oleh-oleh khas Kepahiang yang ada distand-stand pameran di area Mountain Valley festival.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan sesi penyerahan secara simbolis cinderamata dari kabupaten Kepahiang kepada peserta TTG. Peserta TTG juga dipersilahkan meninjau stand-stand pameran diarea MVF dan melihat Posyantek milik pak Eko di desa Sidorejo kabawetan Kepahiang.

SDGS Desa Nomor 4: Pendidikan Desa Berkualitas

Pembangunan berupaya meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin desa, menjamin akses warga desa terhadap pelayanan dasar, serta melindungi seluruh warga desa dari segala bentuk bencana. Untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan bagi penduduk miskin desa, maka target utama dari tujuan ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) desa. Pendidikan merupakan bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa. Pendidikan menjadi syarat peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) desa.

Oleh karena itu, pemerintah desa bersama-sama dengan supra desa harus memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas bagi warga desa, serta akses yang mudah bagi warga desa terhadap layanan pendidikan.

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, angka melek huruf wilayah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan angka melek huruf wilayah perkotaan (BPS, 2019). Pada tahun 2019, angka melek wilayah perdesaan sebesar 93,56 persen, sedangkan angka melek huruf wilayah perkotaan mencapai 97.71 persen. Oleh karena itu, pencapaian SDGs Desa Keempat ini sangat penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

 

Tabel. Angka Melek Huruf Berdasarkan Wilayah, Tahun 2015-2019

Klasifikasi wilayah

2015

2016

2017

2018

2019

Perkotaan

97,43

97,53

97,57

97,56

97,71

Perdesaan

92,91

93,03

93.11

93,30

93,56

Perkotaan Perdesaan

95,22

95,38

95,50

95,66

95,90

Sumber: bps.go.id

 

Selain itu, rata-rata lama sekolah di Indonesia masih sangat rendah. Pada tahun 2018 rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia baru 8,17 tahun, kemudian mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2019 menjadi 8,34 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Indonesia tidak dapat menamatkan pendidikan menengah pertama, atau putus sekolah pada tahun terakhir pendidikan menengah pertama.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan SDGS Desa Pendidikan Desa Berkualitas, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dengan dukungan dari supra desa adalah: akses warga desa terhadap layanan pendidikan terakreditasi; akses warga desa terhadap lembaga pendidikan pesantren; serta memastikan tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk warga desa.

Selain itu, tujuan ini berfokus pada tersedianya layanan pendidikan keterampilan bagi warga desa, layanan pendidikan pra sekolah, pendidikan non formal, serta ketersediaan taman bacaan atau perpustakaan desa.

 

Diambil dari buku SDGs DESA

Karangan Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa Pembanginan Daerah Tertinggal dan Tranamigraai.

SDGs DESA Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

 

 

SDGs 03-Desa Sehat & Sejahtera

Tujuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupan warga desa yang sehat demi terwujudnya kesejahteraan. Tujuan ini menyaratkan tersedianya akses yang mudah terhadap layanan kesehatan bagi warga desa.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan, bahwa proporsi pengetahuan rumah tangga terhadap kemudahan akses ke rumah sakit, dilihat dari

Untuk itulah, dalam rangka mencapai tujuan SDGS Desa tersebut, pemerintah desa dan supra desa harus menjamin tersedianya: akses warga desa terhadap layanan kesehatan; terjangkaunya jaminan kesehatan bagi warga desa; menurunnya angka kematian ibu (AKI); angka kematian bayi (AKB); peningkatan pemberian imunisasi lengkap pada bayi; prevalensi pemakaian kontrasepsi; pengendalian penyakit HIV/AIDS, TBC, obesitas, malaria, kusta, filariasis (kaki gajah); pengendalian penyalahgunaan narkoba, serta menurunnya angka kelahiran pada usia remaja.

 

 

 

 

Diambil dari buku SDGs DESA

Karangan Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa Pembanginan Daerah Tertinggal dan Tranamigraai.

SDGs DESA Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

SDGS Desa Nomor 2: Desa Tanpa Kelaparan

Pada tahun 2030, tujuan ini menargetkan tidak ada kelaparan di desa, juga desa mencapai kedaulatan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Tujuan ini sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia yang termaktub dalam prioritas ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja.

Kelaparan seringkali didefinisikan sebagai kondisi kekurangan asupan kalori pada seseorang (GHI, 2019), kekurangan jumlah makanan untuk memenuhi kebutuhan tubuh dapat beraktivitas dan hidup sehat (Fan dan Polman, 2014). Menurut FAO (2008), kelaparan biasanya dipahami sebagai penyakit yang disebabkan oleh kekurangan energi dari makanan yang dikonsumsi tidak mencukupi.

Global Hunger Index (2019) menunjukkan tingkat kelaparan dan kekurangan gizi di dunia terus mengalami penurunan sejak tahun 2000. Penurunan tingkat kelaparan ini berkaitan dengan turunnya angka kemiskinan dunia dari 28,6 persen pada tahun 1999 menjadi 9.9 persen. Dari riset tersebut diketahui bahwa, indeks kelaparan di Indonesia masuk dalam kategori serius dengan

skor sebesar 20,1. Dari 117 negara, Indonesia menempati peringkat 70.

Secara nasional rata-rata konsumsi kalori perkapita perhari penduduk Indonesia pada Maret 2019 sebesar 2.120,52 Kkal. Ini sudah berada di atas standar kecukupan. Konsumsi protein sebesar 62,13 gram perkapita perhari, juga sudah berada di atas standar kecukupan konsumsi protein.

Apabila dilihat menurut klasifikasi daerah tempat tinggal, rata-rata konsumsi kalori perkapita sehari penduduk di daerah perkotaan sudah berada di atas standar kecukupan konsumsi kalori perkapita sehari, yaitu sebesar 2.119,77 Kkal, sedangkan di perdesaan angkanya juga sudah melampaui standar kecukupan konsumsi kalori perkapita sehari, yaitu 2.121,47 Kkal. Baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan, konsumsi protein perkapita perhari sudah berada di atas standar kecukupan konsumsi protein. Konsumsi protein perkapita sehari penduduk di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan, yaitu 64,42 gram di daerah perkotaan berbanding 59,23 gram di daerah perdesaan.

Agenda kedua SDGs Desa adalah mengakhiri segala jenis kelaparan di desa pada tahun 2030 serta mengupayakan terciptanya ketahanan pangan, untuk menjamin setiap orang memiliki ketahanan pangan yang baik menuju kehidupan yang sehat. Pencapaian tujuan ini membutuhkan perbaikan akses terhadap pangan dan peningkatan produksi pertanian secara berkelanjutan, yang mencakup peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. pengembangan teknologi dan akses pasar, sistem produksi pangan yang berkelanjutan, serta nilai tambah produksi pertanian.

 

Diambil dri buku SDGs DESA

Karangan Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa Pembanginan Daerah Tertinggal dan Tranamigraai.

SDGs DESA Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

SDGS Desa Nomor 1: Desa Tanpa Kemiskinan

Tujuan ini menargetkan pada tahun 2030 kemiskinan di desa mencapai 0 persen. Artinya, pada tahun 2030, tidak boleh ada penduduk miskin di desa. Untuk mencapai target tersebut, tentu banyak kebijakan yang harus diambil dan dilaksanakan bersama-sama, dalam rangka pencapaian tujuan Desa tanpa kemiskinan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa, seperti, meningkatkan pendapatan penduduk miskin. menjamin akses terhadap pelayanan dasar serta melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana.

Saat ini, kemiskinan masih menjadi problem semua negara di dunia. Karena itulah, agenda utama SDGs adalah menghapuskan kemiskinan di dunia pada tahun 2030. Dalam Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development, disebutkan tujuan utama pembangunan adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun (end poverty in all its forms everywhere).

Dalam RPJPN 2005-2025, masalah kemiskinan dilihat dalam kerangka multidimensi, karenanya kemiskinan bukan hanya terkait ukuran pendapatan, melainkan menyangkut beberapa hal, antara lain: (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; (ii) menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang. Dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat sebanyak 1,28 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 persen, meningkat 0,37 persen dari Maret 2019.

Sedangkan berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase tingkat kemiskinan di desa pada Maret 2020 sebesar 12,82 persen, turun 0,03 persen dari bulan Maret 2019 yang mencapai 12,85 persen, sedangkan tingkat kemiskinan diwilayah kota malah naik 0.69 persen, dari 6,69 persen menjadi 7,38 persen.

 

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Daerah, Maret

2019-Maret 2020

Daerah/Tahun

Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)

Persentase Penduduk Miskin

Perkotaan

 

 

 

Maret 2019

9.99

6,69

Maret 2020

11.16

7,38

Perdesaan

 

 

Maret 2019

15,15

12,85

Maret 2020

15,26

12,82

Total

 

 

Maret 2019

25,14

9,4

Maret 2020

26,42

9,78

Sumber: BPS, 2020

 

Disagregasi menurut daerah tempat tinggal menunjukkan bahwa penduduk perkotaan juga memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yang lebih besar dibandingkan penduduk di perdesaan. Akan tetapi, pangsa pengeluaran pangannya lebih kecil. Rata-rata setiap penduduk di perdesaan menghabiskan 913.649 rupiah dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhan, yaitu makanan (Rp 508.885) dan bukan makanan (Rp 404.964). Dari jumlah tersebut, lebih dari separuhnya digunakan membeli komoditas makanan. Di sisi lain, penduduk perkotaan menghabiskan lebih dari satu juta rupiah setiap bulannya (Rp 1.436.282 /kapita/bulan). Dari jumlah tersebut, hanya 45,97 persen yang digunakan untuk membeli komoditas makanan.

 

Tabel 2. Pangsa Pengeluaran Pangan menurut Daerah Tempat Tinggal, September 2019

Kota dan Desa

49,21

Desa

55,68

Kota

 

45,97

 

Sumber: BPS, 2019

 

Dalam rangka mencapai target 0 persen kemiskinan di desa pada tahun 2030, ada beberapa sasaran yang harus dicapai di desa. Diantaranya, sebanyak 100 persen masyarakat desa memiliki kartu jaminan kesehatan; penyandang difabilitas miskin dan perempuan kepala keluarga (PEKKA) 100 persen menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; cakupan layanan kesehatan, persalinan dan imunisasi, pemakaian kontrasepsi, akses air minum dan sanitasi baik 40 persen penduduk berpenghasilan terendah: akses dan layanan pendidikan; hunian yang layak untuk penduduk berpendapatan rendah; serta terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya.

 

 

 

 

 

Diambil dari buku SDGs DESA

Karangan Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa Pembanginan Daerah Tertinggal dan Tranamigraai.

SDGs DESA Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Mekanisme Peraturan Desa

Tahukah kamu apa itu Peraturan Desa? Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Desa adalah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

 

Peraturan Desa dibuat melalui beberapa tahapan, yaitu: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

 

  1. Perencanaan

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Dalam perencanaan ini, Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD.

 

  1. Penyusunan

Dalam hal penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, terutama masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Rancangan Peraturan Desa juga dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Selanjutnya, rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

 

Selain dapat diprakarsai oleh Kepala Desa, BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa. Usulan rancangan Peraturan Desa oleh BPD dikecualikan untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Rancangan Peraturan Desa diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

 

  1. Pembahasan

BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.Apabila terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan RancanganPeraturan DesausulanKepalaDesadigunakansebagaibahanuntukdipersandingkan.

Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Dan rancangan peraturan Desa iniwajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

 

  1. Penetapan

Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala Desa disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Jika Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desasampaibataswaktu yang ditetapkan, Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

 

  1. Pengundangan

Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa.DenganbegituPeraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

 

  1. Penyebarluasan

Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Selain 6 (enam) tahapan di atas, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasiPemerintahDesa yang telahdibahas dan disepakatiolehKepalaDesa dan BPD, disampaikanoleh Kepala Desa kepadaBupati/Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Sehubungan dengan itu, hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa kemudian diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. Namun, dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Sebaliknya, dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Dalam memperbaiki rancangan peraturan desa dimaksud Kepala Desa dapat mengundang BPD. Lalu hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Jika Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi, dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.        

Selain Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa, Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi. Dalam hal ini Bupati/Walikota membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Adapun hasil klarifikasi dapat berupa: hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Apabila hasil klarifikasi Peraturan Desa menyatakan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai. Demikian juga dalam hal hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebihtinggiBupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan KeputusanBupati/Walikota.

Demikianlah alur pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang PedomanTeknis Peraturan di Desa. Untuk detil Permendagri 111/2014 unduh di sini.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan  Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.

Pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pembangunan  kawasan    perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

  1. partisipasi;
  2. holistik dan komprehensif;
  3. berkesinambungan;
  4. keterpaduan;
  5. keadilan;
  6. keseimbangan;
  7. transparansi; dan
  8. akuntabilitas.

Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

  1. Pengusulan kawasan perdesaan;
  2. Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
  3. Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
  4. Pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan setidak- tidaknya memuat:

  1. Isu strategis kawasan perdesaan;
  2. Tujuan dan sasaran Pembangunan  Kawasan Perdesaan;
  3. Srategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
  4. Program dan kegiatan pembangunan  kawasan perdesaan;
  5. Indikator capaian kegiatan; dan
  6. Kebutuhan pendanaan.

Pelaksanaan Pembangunan  Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan  tahunan pada  kawasan  perdesaan  yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

Pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
  4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
  5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati/Walikota melalui Bappeda Kabupaten/Kota.

TKPKP dibentuk pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

TKPKP provinsi terdiri dari unsur Kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

TKPKP provinsi merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan pada tingkat provinsi berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

Jumlah keanggotaan TKPKP provinsi disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi daerah.

Pendanaan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal dari DAK dan/atau Dana Tugas Pembantuan.

 

Download Peraturan Dibawah ini :

Permendes No 6 Tahun 2016

DPMD BENGKULU

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu
Jl. Cendana No.18 Bengkulu Tel.0736-21383
website: www.dpmd.bengkuluprov.go.id
e-Mail : dpmd.bengkuluprov@gmail.com

POWr Hit Counter

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree