GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA NASIONAL XXI

Info Terbaru

RAKOR RENCANA PENGEMBANGAN PRUKADES PROVINSI BENGKULU

Dalam Rangka tindak lanjut dari hasil rapat terdahulu di Ruang rapat Dirjen Pembangunan kawasan Perdesaan kementerian desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam rangka pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (PRUKADES) Provinsi Bengkulu khususnya Komoditas Kopi dan Jagung di kabupaten Kepahiang, Rejang Lebong, Lebong dan Bengkulu Selatan. Maka diundanglah perwakilan peerintah daerah dengan mitra usaha Prukades di Provinsi Bengkulu.

Kegiatan dari Pihak Kemendes dimulai dari tanggal 7 November 2018 dengan melakukan survey lokasi produk kopi di desa mekar sari dan bandung baru di Kabupaten Kepahiang.

Pada Tanggal 8 november 2018 dilakukan pertemuan antara pihak Pemerintah daerah yaitu Kabupaten Kepahiang, Rejang Lebong, Lebong dan Bengkulu Selatan dengan pihak ketiga dengan Fasilitator Pihak Kemendes yang dipimpin oleh Direktur Kerja sama dan pengembangan kapasitas Bapak. Eko S. Haryo dan difasilitasi oleh Dinas PMD Provinsi Bengkulu. Acara dibuka oleh Karo Administrasi perekonomian dan SDA bapak Dr.Anzori Tawakal, ST.,M.Si selaku sekretaris tim Koordinasi Pengembangan Kopi Bengkulu mewakili Bapak Gubernur Bengkulu. Dalam sambutannya bahwa pengembangan kopi Bengkulu termasuk dalam lima program prioritas daerah yaitu penguatan komoditas Agro-Maritim dan Hilirisasi, Bengkulu merupakan penghasil kopi No-3 Terbesar di Indonesia dengan komoditas kopi robusta 90 % dan Kopi Arabica 10%, adapun rencana pengembangan Prukades komoditas kopi dan jagung disambut baik dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para petani kopi dan meningkatkan branding kopi Bengkulu.

Dalam sambutannya direktur kerja sama dan pengembangan Kapasitas dirjen PKP Kemendes PDTT menyampaikan bahwa diperlukan MOU antara Pemerintah Darah, Pihak Ketiga dalam hal ini Pengusaha yang bergerak di bidang kopi, dimana kopi Bengkulu ini memiliki rasa yang tidak kalah dengan kopi yang lain akan tetapi branding kopi dari Bengkulu belum ada, tujuan dari rapat koordinasi ini adalah membentuk kekuatan dalam menyediakan kopi yang berkualitas dan berkuantitas. Diharapkan pada akhir Rakor Nanti bisa terbentuk MOU antara Pemerintah daerah dan Pihak Ketiga dalam hal ini perusahaan yang bergerak di bidang komoditas kopi.diminta kepada perwakilan pemerintah kabupaten untuk memaparkan potensi yang ada dimasing – masing Kabupaten.    

 

Sambutan Bapak Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas Kemendes PDTT

Hasil dari Rakor Prukades dilanjutkan di Pemda Provinsi Bengkulu dengan dipimpin bapak Dr. Anzori Tawakal, ST.,M.Si dengan pihak kementerian Desa dan PDTT. dengan kesimpulan Pembentukan tim Perumus Pengembangan kopi di Bengkulu, untuk selanjutnya Dinas PMD Provinsi Bengkulu Menjadi salah satu Anggota Perumus dalam Pengembangan Kopi Di Bengkulu.

                                                                                       
Paparan Perwakilan Kab. Kepahiang
                                                                                       
Paparan Perwakilan Kab. B/S
                                                                                                             
Paparan Perwakilan Kab. R/L
                                                                                                             
Paparan Perwakilan Kab. Muko-muko
                                                                                                             
Perwakilan dari Pihak Perusahaan
                                                                   
            Peserta

                  

 

BUMDes

Badan usaha milik desa

 
 
 Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

“BUMDes sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa,"ujarnya.

Karena itu, kata dia, pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa.

"BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya,” imbuhnya.

Sementara itu. untuk jenis usaha yang dapat dikembangkan melalui BUMDes diantaranya: usaha bisnis sosial melalui usaha air minum desa, usaha listrik desa dan lumbung pangan, usaha bisnis penyewaan melalui usaha alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko dan tanah milik BUMDes dan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan melalui pengembangan kapal desa dan desa wisata.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini mengungkapkan, dari blusukannya ke desa-desa yang memiliki BUMDesa, mereka sudah merasakan sendiri manfaatnya bagi peningkatan kas desa dan kesejahteraan warganya.

“Seperti desa Pagedangan yang BUMDesnya mengelola sentra kuliner dan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) yang bisa menampung sampah dari 1.000 rumah tangga di Desa Pagedangan, juga BUMDes Karya Mandiri Cibodas Kabupaten Bandung yang memiliki jenis-jenis usaha di bidang air, sewa gedung olahraga/gedung serbaguna dan pengelolaan kios desa," papar Marawan.

Dari data Kementerian Desa, tercatat sebanyak 1.022 BUMdes telah berkembang di seluruh Indonesia, yang tersebar di 74 Kabupaten, 264 Kecamatan dan 1022 Desa. Kepemilikan Bumdes terbanyak berada di Jawa Timur dengan 287 BUMdes, kemudian Sumatera Utara dengan 173 BUMDes.

Sementara itu terkait dengan peraturan daerah atau peraturan desa sebagai payung hukum BUMDes, diketahui sampai saat ini telah diterbitkan sebanyak 45 Peraturan Daerah dan 416 Peraturan Desa yang mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan BUMdes

 

Jenis usaha dalam BUMDES diklasifikasikan ke-dalam 6 klasifikasi sebagai berikut:

1.      Bisnis Sosial

Jenis usaha bisnis sosial dalam BUMDES yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain memberi keuntungan sosial kepada warga, meskipun tidak mendapatkan keuntunggan yang besar.

2.      Bisnis Uang

BUMDES menjalankan bisnis uang yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional.

3.      Bisnis Penyewaan

BUM Desa menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa.

4.      Lembaga Perantara

BUM Desa menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUM Desa menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.

5.      Trading/perdagangan

BUM Desa menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada sekala pasar yang lebih luas.

6.      Usaha Bersama

BUM Desa sebagai ”usaha bersama”, atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUM Desa agar tumbuh usaha bersama.

 

 

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
.

Tahun 2017 BPMPD menjadi DMPD

 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROVINSI BENGKULU

 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 46 Tahun 2016, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bengkulu maka mulai tahun 2017 berubah KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA menjadi DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI BENGKULU.

adapun susunan bidang  DPMD Provinsi Bengkulu Sebagai Berikut :

(1)   Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

a.   Kepala Dinas.

b.   Sekretariat membawahi 3 (Tiga) Sub Bagian terdiri dari:

1.   Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;

2.   Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  ;

3.   Sub Bagian Keuangan.

 

c.   Bidang Bina Pemerintahan Desa membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:

1.   Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa;

2.   Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Perkembangan Desa;

3.   Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.

 

d.   Bidang Fasilitasi Pembangunan Desa merupakan membawahi 3 (Tiga) Seksi terdiri dari:

1.   Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa;

2.   Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;

3.   Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Desa.

 

e.   Bidang Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa membawahi 3 (Tiga) Seksi terdiri dari:

1.   Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;

2.   Seksi Pelayanan Sosial Dasar;

3.   Seksi Kelembagaan dan Kerja Sama Desa.

 

f.    Bidang Fasilitasi Pembangunan Kawasan membawahi 3 (Tiga) Seksi terdiri dari:

1.   Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan;

2.   Seksi Pengembangan Daerah Tertentu;

3.   Seksi Pembangunan Daerah Tertinggal.

 

g.   Kelompok Jabatan Fungsional; dan

 

h.  Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

 

Wonderfull Bengkulu

DPMD BENGKULU

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu
Jl. Cendana No.18 Bengkulu Tel.0736-21383
website: www.dpmd.bengkuluprov.go.id
e-Mail : dpmd.bengkuluprov@gmail.com

Kunjungan.

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree