GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA NASIONAL XXI

The Latest

Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu melalui Dinas PMD secara rutin melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelengaraan pemerintahan desa dengan menyelenggarakan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah. Pada Tahun 2018 ini, program dimaksud merupakan rangkaian kegiatan berupa bimbingan teknis dan supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sebagaimana amanah UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa, sepanjang 2018 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan berikut :

  1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan peserta terdiri dari unsur bendahara desa/kaur keuangan desa tanggal 21 s.d 23 Februari 2018 di Nala Sea Side Hotel Kota Bengkulu;
  2. Bimbingan Teknis Profil Desa, Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dengan peserta terdiri dari unsur Sekretaris Desa tanggal 10 s.d 11 April 2018 di Xtra Hotel Kota Bengkulu;
  3. Bimbingan Teknis Pengembangan Kapasitas Penyelenggara Pemerintahan Desa dengan peserta yang terdiri dari unsur Kepala Desa dan BPD tanggal 10 s.d 12 Mei 2018 di Nala Sea Side Hotel Kota Bengkulu.

Dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang penyelenggaraan pemerintahan meliputi pengelolaan keuangan, profil desa, penataan dan administrasi pemerintahan desa, serta manajemen pemerintahan desa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Bengkulu telah menyusun materi bimbingan teknis sesuai kebutuhan untuk mendukung program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

Selanjutnya ilmu dan pengetahuan yang didapat peserta selama pelaksanaan bimbingan teknis seyogyanya dapat diimplementasikan dan menjadi input konstruktif bagi kemajuan desa menuju desa maju, mandiri dan sejahtera. Salam Desa!

Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2018 sepanjang bulan Mei sampai bulan Juli 2018. Pelaksanaan  Lomba Desa dan Kelurahan di Tingkat Provinsi dilaksanakan untuk menjaring serta menyaring Desa dan Kelurahan terbaik di setiap Kabupaten/Kota yang berada dalam satu wilayah Provinsi yang bersangkutan.

Peserta Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi adalah Desa dan Kelurahan yang menjadi juara I (satu) tingkat Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Bengkulu, yaitu:

  • Desa Air Simpang Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara
  • Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah
  • Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong
  • Desa Ketaping Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
  • Desa Lemeupit Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong
  • Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma
  • Desa Sido Makmur Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang
  • Desa Sukarami II Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur
  • Desa Tunggal Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko
  • Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang
  • Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
  • Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong.

          Pelaksanaan Lomba  Desa  dan Kelurahan dari tingkat Provinsi dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu tahap penilaian administrasi, penilaian klarifikasi lapangan, pemaparan calon  juara  serta  penetapan  juara  Lomba Desa dan Kelurahan.

Pelaksanaan kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan  ini  dilakukan  secara  berjenjang dan berkelanjutan yang dimulai dari Tingkat Kecamatan,  Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi dan Tingkat Regional. Khusus pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2018, Namun karena adanya pelaksanaan    Pemilihan    Kepala    Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2018 di beberapa daerah, maka pelaksanaan di tingkat regional tidak diselenggarakan.

Selanjutnya setelah pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Pemerintah Provinsi akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan dan memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Desa/Kelurahan sesuai dengan kewenangan      yang      dimiliki      dan peraturan perundangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

BUMDes

Badan usaha milik desa

 
 
 Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

“BUMDes sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa,"ujarnya.

Karena itu, kata dia, pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa.

"BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya,” imbuhnya.

Sementara itu. untuk jenis usaha yang dapat dikembangkan melalui BUMDes diantaranya: usaha bisnis sosial melalui usaha air minum desa, usaha listrik desa dan lumbung pangan, usaha bisnis penyewaan melalui usaha alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko dan tanah milik BUMDes dan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan melalui pengembangan kapal desa dan desa wisata.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini mengungkapkan, dari blusukannya ke desa-desa yang memiliki BUMDesa, mereka sudah merasakan sendiri manfaatnya bagi peningkatan kas desa dan kesejahteraan warganya.

“Seperti desa Pagedangan yang BUMDesnya mengelola sentra kuliner dan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) yang bisa menampung sampah dari 1.000 rumah tangga di Desa Pagedangan, juga BUMDes Karya Mandiri Cibodas Kabupaten Bandung yang memiliki jenis-jenis usaha di bidang air, sewa gedung olahraga/gedung serbaguna dan pengelolaan kios desa," papar Marawan.

Dari data Kementerian Desa, tercatat sebanyak 1.022 BUMdes telah berkembang di seluruh Indonesia, yang tersebar di 74 Kabupaten, 264 Kecamatan dan 1022 Desa. Kepemilikan Bumdes terbanyak berada di Jawa Timur dengan 287 BUMdes, kemudian Sumatera Utara dengan 173 BUMDes.

Sementara itu terkait dengan peraturan daerah atau peraturan desa sebagai payung hukum BUMDes, diketahui sampai saat ini telah diterbitkan sebanyak 45 Peraturan Daerah dan 416 Peraturan Desa yang mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan BUMdes

 

Jenis usaha dalam BUMDES diklasifikasikan ke-dalam 6 klasifikasi sebagai berikut:

1.      Bisnis Sosial

Jenis usaha bisnis sosial dalam BUMDES yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain memberi keuntungan sosial kepada warga, meskipun tidak mendapatkan keuntunggan yang besar.

2.      Bisnis Uang

BUMDES menjalankan bisnis uang yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional.

3.      Bisnis Penyewaan

BUM Desa menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa.

4.      Lembaga Perantara

BUM Desa menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUM Desa menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.

5.      Trading/perdagangan

BUM Desa menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada sekala pasar yang lebih luas.

6.      Usaha Bersama

BUM Desa sebagai ”usaha bersama”, atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUM Desa agar tumbuh usaha bersama.

 

 

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
.

Budaya Tabot Bengkulu.

Kain Besurek.

Sejarah Terbentuknya Propinsi Bengkulu.

 

  Dalam rangka mendukung program pembangunan nasional (Nawacita ke tiga)  membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan  Republik Indonesia dan salah satu program prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu yaitu Pengentasan Kemiskinan Dan Peretasan Ketertinggalan maka Dinas PMD Progvinsi Bengkulu dibawah pimpinan Bapak Drs Ali Sadikin, M.Si  melalui Bidang Fasilitasi Pembangunan Kawasan  menyelengarakan kegiatan Fasilitasi Pembinaan POSYANTEK.

Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) adalah suatu wadah atau organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat diwilayah kecamatan melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Dalam implementasinya POSYANTEK memiliki berbagai kegiatan antara lain terkait pemberian pelayanan teknis,  informasi dan promosi tentang berbagai jenis TTG kepada masyarakat.

Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Vista Jalan MT Haryono Kota Bengkulu dari tanggal 19  s.d  20 April  2018. Tema yang diangkat “Membangun Bengkulu dari Pinggiran dengan Mengembangkan Teknologi Tepat Guna.” Para peserta yang hadir berasal dari pengurus  POSYANTEK yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah  dari unsur  ketua, sekretaris dan anggota. Selain dari  pengurus  POSYANTEK peserta juga berasal dari Staf Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Tengah dan Staf  Dinas PMD Provinsi Bengkulu.

Acara pembukaan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan POSYANTEK dihadiri oleh sejumlah pejabat dilingkup Dinas PMD Provinsi Bengkulu dan Dinas PMD Kabuaten Bengkulu Tengah. Acara ini dibuka secara resmi oleh  Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Drs. Ansoni.  Dalam sambutannya beliau menyampaikan betapa sangat penting melakukan inovasi dalam penggunaan Teknologi Tepat Guna dalam melakukan pembangunan  khususnya di desa. Teknologi tidak hanya identik dengan mesin tetapi bisa  juga diartikan dengan metode-metode baru yang dapat menghasilkan sesuatu yang dapat meringankan dan mempermudah suatu pekerjaan.

Selanjutnya beliau menyampaikan sangat perlu dilakukan identifikasi sumber daya alam lokal khususnya di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan melakukan inovasi dalam pengembangannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Bidang Fasilitasi Pembangunan Kawasan Eva Juniarty, SE, M.Si saat dikonfirmasi menyampaikan tujuan diselenggarakannya kegiatan  ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang pembentukan POSYANTEK sehingga diharapkan terciptanya Produk Unggulan Desa dan produk unggulan Kawasan. Selain itu juga dengan meningkatnya penggunaan Teknologi Tepat Guna di desa dapat mendorong kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan terselenggaranya kegiatan  ini diharapkan POSYANTEK bener-benar menjadi wadah  bagi masyarakat untuk turut serta mensejahterakan dan memandirikan dirinya untuk mencapai cita-cita pembangunan daerah dan nasional.

 

Penulis : Riswan, S.Sos

ASN Bidang Bina Pembangunan Kawasan Dinas PMD Provinsi Bengkulu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 3 of 7

Wonderfull Bengkulu

DPMD BENGKULU

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu
Jl. Cendana No.18 Bengkulu Tel.0736-21383
website: www.dpmd.bengkuluprov.go.id
e-Mail : dpmd.bengkuluprov@gmail.com

Kunjungan.

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree