Asnanda, ST, M.Sp.

Asnanda, ST, M.Sp.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JAKARTA, Kadis PMD, R. A. Denni menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi  Perpres No. 75 Tahun 2019 dan Perpres No. 64 Tahun 2020 di Ball Room Hotel Harris Vertu Harmoni Jakarta (Kamis, 21 April 2022).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.

Rapat yang dihadiri perwakilan BPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Bengkulu dibuka oleh Horas Maurits Panjaitan, Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Dalam sambutannya, Maurits Panjaitan menyampaikan kegiatan ini merupakan pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (JSN) yang memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh masyarakat salah satunya jaminan kesehatan.

Untuk melaksanakan ketentuan pada UU No. 40 Tahun 2004 ditetapkan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah diubah dengan Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Menurut Maurits Panjaitan, pemerintah daerah (pemda) memiliki peran penting dalam Sistem JSN. Perpres No. 75 Tahun 2019 dan Perpres No. 64 Tahun 2020, mengamanatkan bahwa Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Bukan Pekerja (BP), dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didaftarkan pemda adalah peserta yang harus diberikan Jaminan Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Untuk memastikan optimalisasi implementasi Perpres Perpres No. 75 Tahun 2019 dan Perpres No. 64 Tahun 2020, melalui kegiatan ini diharapkan dapat memastikan komitmen pemda atas piutang Iuran JKN Tahun 2021 yang bersumber dari APBD agar teranggarkan pada tahun anggaran 2022.

Terkait hal itu, Kepala Dinas PMD Provinsi Bengkulu, R. A. Denni menyampaikan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak dan wajib mendapatkan jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan. Hal ini sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Namun, menurut Denni, untuk merealisasikan hal tersebut membutuhkan komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemda dan pemerintah desa. Misalnya pembayaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, 4%-nya dibayar oleh pemberi kerja dalam hal ini pemda kabupaten/kota.

“Di sinilah peran kita, PMD Provinsi dan Kabupaten harus memastikan terpenuhinya jaminan kesehatan bagi kepala desa, perangkat desa, serta anggota keluarganya. Dengan begitu kita dapat berkontribusi terhadap pencapaian target RPJMN Universal Health Coverage (UHC) 98% dari total penduduk Indonesia pada 2024 kelak” tegas Denni.

Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Kemendes PDTT RI menyelenggarakan Training of Trainer  (ToT) Literasi Digital Sektor Pemerintah bagi Jabatan Fungsional (JF) Penggerak Swadaya Masyarakat Provinsi Bengkulu  pada tanggal 14 Juni s.d 16 Juni 2022 di Hotel Mercure.

Peserta ToT Literasi Digital ini adalah pemangku JF PSM yang terdiri dari JF PSM Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal dan Transmigrasi (BPPMDTT), JF PSM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu, JF PSM Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu serta JF PSM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pada sambutannya, Direktur Pemberdayaan Informatika, Niki Maradona mengatakan bahwa keberadaan PSM sangat membantu Kominfo dalam melaksanakan pemberdayaan dan literasi digital.

“Tantangan di ruang digital semakin besar, konten-konten negatif terus bermunculan dan kejahatan di ruang digital terus meningkat. Menjadi kewajiban kita bersama untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat melalui literasi digital," sebut Niki Maradona.

Niki Maradona juga berharap dengan dilaksanakannya ToT Literasi Digital Sektor Pemerintah, JF PSM dapat turun langsung dalam membantu pemberdayaan masyarakat guna meminimalisir konten negatif dan membanjiri ruang digital dengan konten positif.

Pada ToT Literasi Digital Sektor Pemerintah ini, peserta dibekali pengetahuan tentang Etika berkomunikasi di Dunia Digital, Etika Bertransaksi Online, Membuat Konten serta Pemanfaatan Media Sosial untuk Pemerintah, Pengetahuan dan Pemanfaatan Emerging Technology, Berbudaya Digital untuk mencegah Konten Negatif, Management Platform untuk Meeting Online, serta Perlindungan Perangkat dan Data Pribadi di Platform Digital.

Materi-materi ToT disampaikan oleh Konsultan Digital Cahyo Edhi Widyatmoko dan Tri Hardiyanto Sasongko.

Menurut Septi Eriana, salah satu PSM DPMD yang menjadi peserta, materi yang disampaikan sangat relevan dengan pelaksanaan tupoksi PSM dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian yang berkelanjutan.

Nopi Olianti, peserta lain dari DPMD, juga menyatakan hal senada. Menurutnya PSM yang mengikuti ToT sangat antusias dengan materi yang disampaikan.

Dia berharap dengan dilaksanakannya ToT Literasi Digital Sektor Pemerintah ini, dapat membantu PSM untuk terjun langsung mendampingi masyarakat desa dalam pemberdayaannya di zaman digital sekarang ini, dengan memberi informasi-informasi positif bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat perdesaan khususnya dalam peningkatan Ekonomi, Budaya dan SDM.

Sistem Pengelolaan Aset Desa atau SIPADES 2.0 adalah aplikasi resmi dari Pemerintah Indonesia yang dikembangkan oleh Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

SIPADES 2.0 merupakan alat bantu Pemerintah Desa untuk pengadministrasian dan inventarisir aset desa berupa barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban belanja anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah, berdasarkan Permendagri 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

 

Berdasarkan pasal 8 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa, pengadministrasian dan inventarisasi aset Desa merupakan salah satu tupoksi Kaur Umum & TU. Untuk membantu pelaksanaan tugas selaku Pengelola/Pengurus Barang Milik Desa sebagaimana amanat Permendagri 1/2016, maka diperlukan akses SIPADES 2.0.

Akses SIPADES 2.0 berupa Username dan Password untuk Desa dibuat oleh Admin Kabupaten. Username dan Password disampaikan kepada Pemerintah Desa setelah menyerahkan Berita Acara Serah Terima Akses Aplikasi Sipades 2.0 yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa kepada DPMD Kabupaten.

Pemerintah Desa mengajukan akses aplikasi SIPADES 2.0 dengan cara sebagai berikut:

  1. Pemerintah Desa menyiapkan Berita Acara Serah Terima Akses Aplikasi Sipades 2.0 dengan format yang dapat diunduh pada tautan https://sipades-binapemdes.kemendagri.go.id/formulirpendaftarandanberitaacaraserahterimaapliaksisipades.php
  2. Berita Acara Serah Terima Akses Aplikasi Sipades 2.0 yang sudah ditandatangani selanjutnya disampaikan kepada Admin SIPADES Kabupaten.
  3. Admin SIPADES Kabupaten melakukan verifikasi dan apabila sudah memenuhi syarat selanjutnya Admin SIPADES Kabupaten membuatkan Username dan Password akses SIPADES 2.0 untuk desa tersebut.
  4. Username dan Password akses SIPADES 2.0 untuk desa yang sudah dibuat disampaikan kepada Pemerintah Desa.

 

Pembuatan akses aplikasi SIPADES 2.0 untuk Pemerintah Desa oleh Admin Kabupaten adalah sebagai berikut:

  1. Buka aplikasi SIPADES 2.0 melalui tautan https://sipades-binapemdes.kemendagri.go.id/
  2. Klik “Login”, kemudian ketikkan username dan password Admin Kabupaten
  3. Setelah berhasil login, pilih menu “FILE” dan klik “Setting Pengguna”
  4. Pilih “KECAMATAN”, pilih “DESA”, dan klik “+ Tambah Pengguna”. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut.
  5. Input “Nama Pengguna”, “Nama Lengkap”, “Kata Sandi”, dan “Konfirmasi Kata Sandi”. Selanjutnya klik “Simpan”.
  6. Username dan Password akses SIPADES 2.0 untuk desa sudah selesai dan dapat diinformasikan ke Pemerintah Desa bersangkutan.

Mudah bukan?! Jadi, jika Desa Anda belum punya akses SIPADES 2.0, Ayo segera buat, jangan ditunda lagi ya.

Guna meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Bengkulu kembali menggelar Bimbingan Teknis kepada seluruh Kepala Desa se Kabupaten Lebong yang bertempat di aula rapat Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lebong, (Selasa, 31 Mei 2022).

Kegiatan Bimbingan Teknis ini diikuti oleh 30 Kepala Desa yang terdiri dari 30 Desa di Kabupaten Lebong.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong Mustarani Abidin dan turut dihadiri oleh Kepala Dinas PMD Lebong, Kepala Bappeda Kabupaten Lebong, Inspektur Daerah Kabupaten Lebong, 12 Camat se Kabupaten Lebong dan juga beberapa pejabat lainnya.

“Kegiatan Bimtek ini adalah salah satu peran Pemerintah Provinsi di dalam meningkatkan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa," jelas Sekda Lebong dalam sambutannya.

"Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam hal ini Dinas PMD Provinsi Bengkulu yang telah melakukan Bimbingan Teknis di Kabupaten Lebong ini,’’ sambungnya.

Sekda Lebong berharap, kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan tiap tahun. Karena menurutnya, memajukan desa menjadi tanggung jawab semua pihak. Sehingga sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten niscaya diperlukan.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas PMD Provinsi Bengkulu, Agnes Fitriansyah yang mewakili Kepala Dinas menyampaikan terima kasih kepada Pemda Lebong yang telah memfasilitasi kegiatan Bimtek. Sehingga kegiatan dapat berjalan lancar.

"Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam hal ini DPMD Provinsi Bengkulu terus berkomitmen untuk memfasilitasi Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa di Provinsi Bengkulu agar Desa nantinya dapat mandiri dalam hal perencanaan pembangunan maupun di dalam hal pengelolaan keuangan dan aset desa demi mewujudkan Bengkulu Maju, Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera," jelas Agnes Fitriansyah.

Sebagai narasumber pada kegiatan ini adalah Kepala Dinas PMD Kabupaten Lebong, Sri Kalsum Mustafa dan juga Novi Olianti yang menyampaikan materi tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan juga materi tentang Pengelolaan Keuangan dan aset Desa yang mana selama ini Desa masih kesulitan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan dan juga masih banyak desa yang belum secara maksimal untuk melakukan pencatatan pada aset desa.

Di akhir acara, para Kepala Desa menyampaikan terima kasih Kepada Dinas PMD Provinsi Bengkulu yang telah memberikan bimbingan teknis dan juga memberikan materi yang sangat dibutuhkan Kepala Desa di dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka dalam membangun desa yang lebih baik lagi dan juga dapat mempercepat Program Kegiatan yang telah mereka susun di Desa.

Mekanisme Peraturan Desa

Tahukah kamu apa itu Peraturan Desa? Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Desa adalah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

 

Peraturan Desa dibuat melalui beberapa tahapan, yaitu: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

 

  1. Perencanaan

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Dalam perencanaan ini, Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD.

 

  1. Penyusunan

Dalam hal penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, terutama masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Rancangan Peraturan Desa juga dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Selanjutnya, rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

 

Selain dapat diprakarsai oleh Kepala Desa, BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa. Usulan rancangan Peraturan Desa oleh BPD dikecualikan untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Rancangan Peraturan Desa diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

 

  1. Pembahasan

BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.Apabila terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan RancanganPeraturan DesausulanKepalaDesadigunakansebagaibahanuntukdipersandingkan.

Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Dan rancangan peraturan Desa iniwajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

 

  1. Penetapan

Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala Desa disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Jika Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desasampaibataswaktu yang ditetapkan, Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

 

  1. Pengundangan

Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa.DenganbegituPeraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

 

  1. Penyebarluasan

Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Selain 6 (enam) tahapan di atas, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasiPemerintahDesa yang telahdibahas dan disepakatiolehKepalaDesa dan BPD, disampaikanoleh Kepala Desa kepadaBupati/Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Sehubungan dengan itu, hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa kemudian diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. Namun, dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Sebaliknya, dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Dalam memperbaiki rancangan peraturan desa dimaksud Kepala Desa dapat mengundang BPD. Lalu hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Jika Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi, dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.        

Selain Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa, Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi. Dalam hal ini Bupati/Walikota membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Adapun hasil klarifikasi dapat berupa: hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Apabila hasil klarifikasi Peraturan Desa menyatakan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai. Demikian juga dalam hal hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebihtinggiBupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan KeputusanBupati/Walikota.

Demikianlah alur pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang PedomanTeknis Peraturan di Desa. Untuk detil Permendagri 111/2014 unduh di sini.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat     dan Desa (DPMD) Provinsi Bengkulu kembali melaksanakan Rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pedoman Teknis Khusus Bantuan yang nantinya akan diberikan kepada Pemerintah Desa Guna peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Desa di Provinsi Bengkulu.

Kepala Dinas DPMD Provinsi Bengkulu yang juga selaku Ketua Tim Pembahas Rancangan Peraturan Gubernur R.A. Denni, memimpin langsung Rapat yang dilaksanakan pada Jum'at (10/6/2022) di aula rapat Dinas PMD.

Turut hadir Dr. Yamani selaku Wakil Ketua Tim Pembahas dan juga para pejabat di Lingkungan Dinas PMD Provinsi Bengkulu.

Ketua Tim Pembahas mengatakan bahwa rancangan Peraturan Gubernur ini sangat penting sebagai payung hukum untuk Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memberikan bantuan kepada desa untuk mewujudkan Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat.

Selain itu, sambungnya, dalam rangka menghapus paradigma bahwa belum adanya peran serta provinsi dalam membangun desa.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Yamani juga menyampaikan bahwa Peraturan Gubernur ini juga masuk sebagai inovasi daerah di dalam mempercepat pembangunan desa dan juga nantinya tidak menutup kemungkinan akan ada daerah lain yang mengikuti inovasi ini.

‘’Ini adalah salah satu inovasi daerah sebagai strategi pembangunan desa dan nantinya saya yakin akan banyak daerah yang akan mengikuti ini," jelas Yamani.

Rapat pembahasan yang ke-4 ini berlangsung kurang lebih 2 jam dan menghasilkan beberapa poin penting serta masukan untuk nantinya lebih menyempurnakan Rancangan Peraturan Gubernur sebelum diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya draft rancangan yang telah disusun oleh tim pembahas akan dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) guna memberikan ruang kepada para pihak yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Gubernur ini untuk memberikan masukan atau pun saran, dan juga akan melibatkan para aparatur Pemerintah Desa dan juga Organisasi yang menaungi seperti Apdesi, PPDI, dan juga PABPDSI.

Page 1 of 2

DPMD BENGKULU

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu
Jl. Cendana No.18 Bengkulu Tel.0736-21383
website: www.dpmd.bengkuluprov.go.id
e-Mail : dpmd.bengkuluprov@gmail.com

POWr Hit Counter

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree