SEKRETARIAT

SEKRETARIAT (6)

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) R.A. Denni mengatakan memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan program-program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.

Hal ini ditegaskan R.A. Denni usai melakukan penandatangan Perjanjian Kinerja bersama seluruh pejabat Eselon II di lingkungan pemerintah provinsi Bengkulu, pada Rabu 26 Januari 2022.

Menurut Denni, bahwa kegiatan tersebut untuk memastikan kinerja dari para kepala OPD sesuai dengan visi-misi, RPJMD, dan RKPD agar pembangunan provinsi Bengkulu berjalan dengan baik untuk Bengkulu maju, sejahtera dan hebat.

“Dinas PMD akan bekerja secara maksimal dengan melakukan inovasi-inovasi dan membuat terobosan untuk dapat membangun desa agar lebih baik kedapannya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada,” tegas Denni.

Sementara Gubernur Bengkulu Rohidin Meryah yang memimpin langsung acara, meminta seluruh Kepala OPD mempunyai jiwa leadership yang kuat, serta memiliki semangat berinovasi dan membuat lompatan besar untuk mensukseskan program-program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memajukan provinsi bengkulu.

Gubernur Rohidin berharap, tidak ada lagi pimpinan OPD bekerja seperti biasa. Harus betul-betul melakukan lompatan. Artinya harus menggerakkan seluruh komponen dan potensi yang ada.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bengkulu menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terkait kerjasama kegiatan penghimpunan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kantor Dinas PMD, 26 Januari 2022.

 

Disaksikan oleh pejabat di lingkungan Dinas PMD Provinsi Bengkulu, penandatangan dilakukan secara langsung oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Bengkulu dan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu.

 

Kepala Dinas PMD Provinsi Bengkulu R.A Denni mengatakan, bahwa pihaknya sangat mendukung kegiatan penghimpunan zakat melalui UPZ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu.

"Ini sebagai sarana bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu untuk dapat berperan aktif di dalam menyalurkan zakat” terang Denni.

"Melalui UPZ Dinas PMD dapat memudahkan ASN untuk memberikan zakat, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat," sambungnya.

"Untuk itu kita mendukung dan mendorong kepada seluruh ASN di lingkup Dinas PMD untuk melaksanakan pengumpulan zakat," tutup Denni.

Kajati, Kepala BPKP dan Kepala Dinas PMD Provinsi Bengkulu silahturahmi dan melakukan pembahasan terkait pendampingan pengelolaan Dana Desa (DD) di aula Kejaksaan Tinggi Provinsi Bengkulu pada hari Kamis, 20 Januari 2022.

Pertemuan dilakukan untuk membahas rencana pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa agar sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku, dan melakukan perumusan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kajati, Kepala BPKP dan Dinas PMD Provinsi Bengkulu kepada setiap kepala desa dan perangkat desa. 

Kepala Dinas PMD R.A. Denni mengatakan, sejak UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diresmikan, dana desa telah mampu meningkatkan setatus desa yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.

Denni menyebut UU tersebut menjadikan desa sebagai beranda depan pembangunan Indonesia. Desa-desa secara mandiri dapat menyusun dan menjalankan rencana pembangunan secara mandiri berdasarkan azas musyawarah di tingkat desa.

"Hasilnya dapat kita lihat pada peningkatan status desa," jelas Denni.

Pada tahun 2015, terang Denni, Indeks Desa Membangun (IDM) baru menetapkan 174 desa berstatus Desa Mandiri. Sementara pada tahun 2021 jumlah tersebut meningkat 1.878%, menjadi 3.269 Desa Mandiri dari total 74.961 desa seluruh Indonesia.

Namun, pada saat pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa masih terdapat penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh oknum kepala desa. Sehingga hal ini lah yang menjadi fokus pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan dana desa agar tertib administrasi.

"Nantinya akan diadakan kegiatan sosialisasi di setiap kabupaten dengan peserta seluruh kepala desa dan salah satu perangkat desa dengan memberikan materi kegiatan tentang pengelolaan dana desa oleh narasumber dari Kajati, BPKP dan Dinas PMD Provinsi Bengkulu," sampai mantan Sekda Rejang Lebong ini.

 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bengkulu menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bengkulu Ekspress TV (BETV) dalam rangka eskpos desa pada Januari 2022 di Kantor Dinas PMD, Januari 2022.

Penandatangan MoU ini dilakukan langsung oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Bengkulu dan pihak BE TV serta disaksikan oleh pejabat di lingkungan Dinas PMD Provinsi Bengkulu.

Kepala Dinas PMD Provinsi Bengkulu R.A Denni merespon positif dan mendukung kegiatan ekspos desa melalui media elektronik.

"Ini sebagai sarana untuk mengangkat potensi setiap desa, supaya dapat dilihat orang luar. Sehingga orang-orang di luar yang punya kepentingan akan datang ke desa yang mempunyai potensi wisata dapat menarik pengunjung yang datang," terang Denni.

"Melalui peran media, program desa yang akan dan telah tercapai dapat menjadi contoh bagi desa lainnya," sambungnya.

"Tidak mungkin kita mampu mempromosikannya tanpa peran media, baik cetak maupun elektronik. Untuk itu kita mendukung dan mendorong kepada para kepala desa untuk berlomba-lomba memperkenalkan desanya," tutup Denni.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu R. A Denni beserta seluruh ASN dan THL melakukan giat kebersihan di Pantai Panjang Bengkulu pada hari Sabtu, 08 Januari 2022. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan sebagai bentuk kepedulian dalam aksi nyata untuk kebersihan lingkungan pantai.

 

Kadis PMD R.A. Denni dalam arahannya secara langsung mengajak seluruh warga Bengkulu untuk dapat berpartisipasi menjaga kebersihan Pantai Panjang agar terlihat bersih dan rapi. Tidak ada lagi sampah-sampah yang dibuang sembarangan.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap minggu yang dilakukan oleh Dinas PMD Provinsi Bengkulu dengan tempat yang telah ditentukan.

Dinas PMD diberikan tanggung jawab untuk memberikan edukasi masyarakat agar peduli lingkungan. Khususnya bagaimana membebaskan pantai dari sampah plastik.

Ke depannya, kata Denni, masyarakat sekitar dapat berperan aktif dalam menjaga kebersihan serta mensosialisasikannya kepada pengunjung untuk menjaga pantai tetap bersih dan indah.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa:

Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu.

Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam NKRI. UU No 6 tahun 2014 tentang desa mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Latar belakang yang menjadi pertimbangan pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

  1. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  3. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;

 

Sebelum adanya UU 6 tahun 2014 tentang Desa. Banyak perubahan aturan namun belum dapat mewadahi semuanya sebagaimana banyak perubahan dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan, yaitu:

  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah,
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia,
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

DPMD BENGKULU

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu
Jl. Cendana No.18 Bengkulu Tel.0736-21383
website: www.dpmd.bengkuluprov.go.id
e-Mail : dpmd.bengkuluprov@gmail.com

POWr Hit Counter

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree