BID FPK

BID FPK (7)

Kementerian Desa mengeluarkan Peraturan Menteri yang panjang banget judulnya jika tidak disingkat. Yaitu Permen Desa PDTT 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDESMA. Hal ini merupakan pelaksanaan amanat PP 11 tahun 2021 tentang BUMDES yang menyatakan bahwa pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Selain itu Permen ini memiliki konteks dalam rangka pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama bersama diperlukan tata cara untuk menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum atas aset milik bersama masyarakat dan keberlanjutan tujuan penanggulangan kemiskinan.

PNPM-MPd adalah singkatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.

BUM Desa atau BUMDES adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

DBM Eks PNPM-MPd adalah singkatan dari Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd. DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama dilaksanakan dengan prinsip kepemilikan bersama masyarakat; partisipatif dan demokratis; sederhana, berpihak, dan melindungi; keterbukaan dan kemandirian; kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan kegotongroyongan; terkendali dan seimbang; dan berkelanjutan.

Tujuan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM- MPd menjadi BUM Desa bersama adalah untuk pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Desa; menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui proses pengambilan keputusan musyawarah antar Desa dan tata kelola BUM Desa bersama yang transparan dan akuntabel; memberi dasar kewenangan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengembangan; dan rujukan kebijakan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat dalam tata kelola BUM Desa bersama.

Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama. Pelaksanaannya dengan cara pengalihan aset; pengalihan kelembagaan; pengalihan personil; dan pengalihan kegiatan usaha. Diputuskan dalam musyawarah antar Desa, dituangkan dalam anggaran dasar BUM Desa bersama, dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama dilakukan terhadap Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang sehat dan berkembang. Pembentukan Pengelola Kegiatan ini didanai oleh Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.

BUM Desa bersama dalam melaksanakan kegiatan dana bergulir masyarakat tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, dan/atau produk jasa keuangan umum lain; menyediakan layanan pinjaman perorangan atau individual tanpa melalui skema kelompok dan tanggung renteng; melakukan pinjaman dengan jaminan atau kolateral; dan melakukan penyitaan aset usaha atau aset produktif milik rumah tangga miskin yang memiliki iktikad baik, tetapi gagal atau mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pengembalian pinjaman dana bergulir masyarakat.

Layanan DBM Eks PNPM-MPd dapat dilakukan lintas kecamatan dengan ketentuan dilakukan antar kecamatan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota setelah ada kesepakatan kerja sama antar BUM Desa bersama; BUM Desa bersama peminjam memiliki tingkat kesehatan pinjaman yang baik; BUM Desa bersama pemberi pinjaman sudah tidak memiliki rumah tangga miskin sebagai target yang dilayani atau dalam daftar tunggu; BUM Desa bersama pemberi pinjaman memiliki dana mengendap (idle money) yang lebih tinggi; dan pertimbangan lain yang menunjukkan kehati-hatian dalam pengelolaan dana bergulir masyarakat.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama ditetapkan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar di Jakarta pada tanggal 2 November 2021.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama diundangkan di Jakarta oleh Dirjen PP Kemenkumham Benny Riyanto pada tanggal 3 November 2021.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224. Agar setiap orang mengetahuinya.

AKSI SDGs DESA

Sebagai sebuah aksi bersama untuk bumi, manusia, dan kemakmuran, serta untuk memperkuat perdamaiaan dan kebebasan universal, SDGs menyaratkan partisipasi penduduk bumi untuk secara bersama-sama mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals).

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan wujud komitmen pemerintah Indonesia, untuk menjadi bagian dari aksi bersama masyarakat global dalam mendorong pembangunan berkelanjutan guna mengatasi kemiskinan, kelaparan, kesenjangan, pendidikan, serta perubahan iklim. Perpres inilah yang menjadi pedoman konvergensi SDGs dengan rencana pembangunan nasional.

Konvergensi SDGs dalam kebijakan perencanaan pembangunan nasional merupakan tindak lanjut kesepakatan negara-negara anggota PBB yang tertuang dalam Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.

Selain menyepakati 17 SDGs, peserta konferensi juga menyepakati integrasi tujuan pembangunan global ke dalam kebijakan pembangunan nasional masing-masing negara.

Di Indonesia, kebijakan konvergensi SDGs dimulai dengan melakukan ratifikasi SDGs menjadi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Dalam Peraturan Presiden ini, diamanatkan penyusunan Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN TPB). Selain itu, perpres tersebut juga mengamanatkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB).

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa, pertama, pemerintah Indonesia menyadari bahwa pencapaian SDGs sampai dengan tahun 2030 tidak mungkin dapat dicapai, apabila kebijakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan hanya terjadi di tingkat nasional. Artinya, aksi bersama SDGs harus melibatkan banyak elemen, termasuk pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kedua, pemerintah menyadari bahwa daerah memiliki kearifan yang mereka bangun selama bertahun-tahun. Selain itu, daerah memiliki keragaman budaya, kondisi sosial ekonomi, sampai dengan keragaman infrastruktur dan sarana prasarana, sehingga diperlukan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB).

Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dirumuskan kesatuan masyarakat hukum yang Selain menyepakati 17 SDGs, peserta konferensi juga menyepakati integrasi tujuan pembangunan global ke dalam kebijakan pembangunan nasional masing-masing negara.

Di Indonesia, kebijakan konvergensi SDGs dimulai dengan melakukan ratifikasi SDGs menjadi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Dalam Peraturan Presiden ini, diamanatkan penyusunan Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN TPB). Selain itu, perpres tersebut juga mengamanatkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB).

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa, pertama, pemerintah Indonesia menyadari bahwa pencapaian SDGs sampai dengan tahun 2030 tidak mungkin dapat dicapai, apabila kebijakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan hanya terjadi di tingkat nasional. Artinya, aksi bersama SDGs harus melibatkan banyak elemen, termasuk pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kedua, pemerintah menyadari bahwa daerah memiliki kearifan yang mereka bangun selama bertahun-tahun. Selain itu, daerah memiliki keragaman budaya, kondisi sosial ekonomi, sampai dengan keragaman infrastruktur dan sarana prasarana, sehingga diperlukan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB).

Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dirumuskan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 membuka ruang yang sangat besar kepada desa untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan mendapatkan dana desa, apabila ditinjau dari aspek kewilayah dan aspek kewargaan maka desa berpotensi menjadi penentu tercapainya target SDGs pada tahun 2030 di Indonesia. Berdasarkan dua aspek tersebut, desa akan berkontribusi sebesar 74 persen dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemusatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Artinya, tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 harus dijabarkan pada level desa, kemudian diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa, dan selanjutnya dapat disebut sebagai SDGs Desa.

Untuk itulah diperlukan kebijakan baru yang dapat menerjemahkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang mengatur pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan sampai level provinsi dan kabupaten/kota, agar bisa dijabarkan sampai ke tingkat desa.

SDGs DESA

Sebagai negara yang turut menandatangani Sustainable Development Goals (SDGs), Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis, kebijakan, serta berbagai kegiatan untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs hingga tahun 2030. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi payung hukum, sekaligus memberi arah bagi bangsa Indonesia, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kalangan filantropi dan swasta, untuk berpadu menyatukan langkah mencapai target SDGs.

SDGs merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan berkelanjutan yang bersifat universal. Karena itulah, indikator SDGs dapat diaplikasikan untuk mengukur realitas pembangunan, baik pada tingkat global, regional, nasional, daerah, bahkan ke tingkat desa.

Secara eksplisit, tujuan SDGs dimaksudkan untuk memobilisasi pembangunan yang mengarah pada terjadinya kemajuan, khususnya dalam usaha mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan kelaparan di manapun, mengurangi kesenjangan dalam dan antarnegara, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mengambil langkah strategis untuk perubahan iklim.

Hal tersebut tergambar dalam 4 (empat) pilar SDGs yang saling terkait satu sama lain. Pilar pertama adalah pilar sosial. Melalui pilar ini, SDGs dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar manusia secara berkualitas, adil, setara, serta peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Pilar kedua adalah ekonomi. Untuk terwujudnya pilar sosial, maka diperlukan pilar ekonomi, yang memberi jalan bagi pembangunan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau, dan didukung kemitraan.

Namun demikian, pilar ekonomi tidak dapat dilepaskan dari pilar ketiga, yaitu pilar lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang diciptakan untuk memenuhi hak dasar manusia, dicapai dari pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat saat ini, serta terjaminnya kebutuhan generasi yang akan datang.

Untuk itulah, pilar keempat SDGs adalah pilar hukum dan tata kelola, yang dapat memberikan kepastian hukum dan terwujudnya tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif, untuk terciptanya stabilitas keamanan sebagai prasyarat pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Permendes PDT dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat eks-PNPM menjadi BUMDESMA, di salah satu Hotel kawasan Kota Bengkulu, Rabu, (18/5).

Sosialisasi dan Rakor ini dibuka secara resmi oleh Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Fachriza Razie mewakili Gubernur Bengkulu yang dihadiri Kadis PMD Provinsi Bengkulu, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nugroho Setijo Nagoro, Tenaga Ahli Profesional, Koordinator Fasilitasi dan Pengelola Kawasan serta diikuti Dinas PMD, Camat dan UPK se- Provinsi Bengkulu.

Dalam sambutanya melalui Asisten II, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat  eks- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM) maka wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA).

Kemudian ditindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat eks-PNPM menjadi BUMDESMA.

"Bahwa dalam rangka pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks- PNPM menjadi BUMDESMA diperlukan tata cara untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas aset milik bersama masyarakat dan keberlanjutan tujuan penanggulangan kemiskinan," sebut Fachriza.

Di sini Gubernur menekankan pelaksanaan pembentukan pengelola kegiatan Dana Bersama Masyarakat eks-PNPM menjadi BUMDESMA tidak berarti membentuk organisasi 'bisnis dana bergulir masyarakat' semata.

"Tetapi haruslah melembagakan, mengembangkan dan melestarikan praktik gotong royong, tolong menolong dan kekeluargaan dalam rangka menanggulangi kemiskinan," sampainya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, aspek kehidupan kemasyarakatan desa secara luas yang berkaitan erat, harus menjadi fokus dalam pemberdayaan masyarakat desa dan menanggulangi kemiskinan.

Lebih lanjut Gunernur mengatakan, pemerintah Provinsi Bengkulu memandang sangat penting untuk memfasilitasi kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi wewenang provinsi, sebagai langkah strategis nyata dalam peningkatan ekonomi mikro di desa menuju Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat.

"Saya berharap kepada seluruh peserta untuk memasang niat yang luhur bahwa kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi ini sebagai tonggak dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," sebut Fachriza, di penghujung sambutan Gubernur.

DIMENSI SDGs DESA

Sebagai sebuah turunan SDGs dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dibangun di atas lima dimensi, SDGs Desa juga dibangun di atas dimensi yang sama, dengan penambahan satu dimensi menjadi enam dimensi berikut:

  1. Warga Desa Sejahtera

SDGs Desa hadir untuk memastikan bahwa semua warga desa terbebas dari kemiskinan, kelaparan, dalam segala bentuk dimensinya, dan untuk memastikan bahwa semua warga desa dapat memenuhi potensi mereka dalam martabat serta memiliki kedudukan yang setara dan mendapatkan hak untuk hidup secara bermartabat dalam lingkungan yang sehat.

  1. Keseimbangan Alam

SDGs Desa berupaya untuk melindungi alam dari dampak buruk akibat kegiatan manusia, seperti perubahan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat mendukung kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang.

  1. Kemakmuran Desa

SDGs Desa hadir untuk memastikan semua warga desa memiliki kehidupan yang sejahtera, berkecukupan dan bahwa kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi dapat hidup secara harmonis berdampingan dengan alam.

  1. Perdamaian

SDGs Desa berupaya untuk mengembangkan warga desa yang damai, adil dan inklusif bebas dari ketakutan dan kekerasan. Tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian dan keamanan sosial, dan sebaliknya, tidak ada perdamaian dan keamanan sosial tanpa pembangunan berkelanjutan.

  1. Kemitraan

SDGs Desa hadir untuk memobilisasi cara yang diperlukan agar desa dapat mengadakan kerja sama dengan desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga untuk keberhasilan pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalaui kerja sama yang erat dengan asas solidaritas yang tinggi untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing. Kemitraan dengan pihak ketiga dilakukan desa untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

  1. Kelembagaan dan Kearifan Desa

SDGs Desa hadir untuk memastikan kokohnya kelembagaan desa, adanya pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, guna mewujudkan strategi dalam memberdayakan adat, kearifan lokal, dan budaya masyarakat desa. SDGs Desa hadir sebagai suatu upaya atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup masyarakat desa memiliki kesalehan sosial yang tinggi, menghormati adat dan budaya lokal serta aliran kepercayaan masyarakat lokal.

Keenam dimensi tersebut menjadi warna dalam tujuan SDGs Desa. Selain itu, tentu ada keterkaitan atau hubungan interdependensi antara tujuan SDGs Desa yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, pencapaian satu tujuan, akan memberi pengaruh terhadap tujuan lainnya.

Tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

  1. Desa tanpa kemiskinan.
  2. Desa tanpa kelaparan.
  3. Desa peduli kesehatan.
  4. Pendidikan desa berkualitas.
  5. Keterlibatan perempuan desa.
  6. Desa layak air bersih dan sanitasi.
  7. Desa berenergi bersih dan terbarukan.
  8. Pertumbuhan ekonomi desa merata.
  9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan.
  10. Desa tanpa kesenjangan.
  11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman.
  12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
  13. Desa tanggap perubahan iklim.
  14. Desa peduli lingkungan laut.
  15. Desa peduli lingkungan darat.
  16. Desa damai berkeadilan.
  17. Kemitraan untuk pembangunan desa.
  18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

 

Dikutif dari A.Halim Iskandar (Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi), SDGs DESA Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan.

Secara administrasi Kecamatan Padang Jaya berbatasan dengan : Bukit Barisan di sebelah Utara, Desa Suka Rame disebelah selatan, Kecamatan Giri Mulya di sebelah Barat dan Desa Kurotidur Kecamatan Argamakmur di sebelah Timur. Kecamatan Padang Jaya terdiri dari 12 (dua belas) Desa dengan luas wilayah 418.97km².  Pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Penduduk kecamatan Padang Jaya memiliki mata pencaharian beraneka ragam. Mulai dari perikanan, perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, pertanian, peternakan ayam telur, peternakan ayam potong, penggemukan ternak sapi dan kambing, perdagangan dan jasa.

Desa Tanjung Harapan, Desa Tambak Rejo dan Desa Margasakti merupakan Kawasan Agrominapolitan yang mata pencaharian penduduknya adalah budidaya ikan nila dan perkebunan sawit dan karet. Dengan besarnya potensi sember daya alam air yang melimpah menjadikan daerah kawasan ini rata-rata memiliki kolam ikan. Namun permasalahan yang kerap terjadi adalah harga jual komoditi perikanan dan perkebunan sering fluktuatif sehingga perbandingan antara tenaga dan biaya operasional yang dikeluarkan sangat tidak berimbang. Hal ini terjadi disebabkan karena over produksi, faktor alam, dan faktor-faktor lainnya. Akibat dari permasalahan tersebut banyak para petani perikanan dan perkebunan yang tidak sejahtera dan mengalami penuruan pendapatan sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Badan Usaha Milik Desa Bersama Tanjung Rejo Sakti adalah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang dibentuk salah satunya dengan tujuan menambah pendapatan setiap masyarakat kawasan perdesaan lewat kegiatan Program Inkubator Produk Unggulan Desa (PI PRUKADES). Karena hampir semua masyarakat kawasan perdesaan adalah para pekerja yang pada siang harinya berprofesi sebagai pekerja pada budidaya ikan air tawar, perkebunan, pertanian, dan industri rumah tangga. Besar harapan BUMDESMA untuk memajukan perekonomian masyarakat kawasan Agrominapolitan, menciptakan lapangan pekerjaan, mendukung sumber daya manusia untuk bersaing dan berinovasi sesuai dengan pekerjaan masing-masing sehingga terwujud masyarakat kawasan Agrominapolitan yang makmur dan sejahtera.

 

  1. VISI DAN MISI

Dengan adanya Rumah Pajang di Desa Marga Sakti yang merupakan bagian dari amanat Kawasan Perdesaan di Kecamatan Padang Jaya di harapkan kedepannya mampu untuk menaikkan pendapatan masyarakat dan mewujudkan masyarakat kawasan Agrominapolitan yang makmur dan sejahtera.

Untuk mencapai Visi di atas maka yang di lakukan adalah

  1. Tersedianya sarana dan prasarana dasar untuk pemasaran produk
  2. Permodalan untuk unit usaha
  3. Pelatihan keterampilan dasar, produksi, packaging, dan pemasaran
  4. Penguatan Kelembagaan Kawasan mulai dari Bumdesma, BKAD dan Tim TKPKP
  5. Melakukan kerja sama dengan NGO (pihak ketiga)
  6. Pembinaan secara berjenjang dari dinas terkait
  7. Melakukan pertemuan Forum Usaha bersama di tinkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi

 

 

  1. TUJUAN

Secara singkat dapat kami paparkan tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa Bersama Tanjung Rejo Sakti Desa Tanjung Harapan, Tambak Rejo, dan Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya sebagai berikut :

  1. Meningkatkan hasil Produk Unggulan Desa atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, dengan tersedianya fasilitas serta alat-alat yang memadai.
  2. Meningkatkan kemampuan/ketrampilan masyarakat untuk mengisi kesempatan kerja yang tersedia dan mengembangkan kewirausahaan kelompok-kelompok usaha masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia;
  3. Sebagai unit usaha BUM Desa Bersama yang menjual produk unggulan kawasan perdesaan dan kebutuhan lainnya yang dapat menggerakkan perekonomian melalui transaksi jual-beli di kawasan perdesaan;
  4. Sebagai unit usaha rintisan yang diharapkan dapat menumbuhkembangkan rintisan unit usaha lainnya di bawah BUM Desa Bersama, yang akan mendukung usaha masyarakat sebagai penggerak ekonomi di kawasan perdesaan;
  5. Sebagai sarana penjualan, promosi, pembelajaran dan informasi baik internal maupun pihak luar
  6. Merubah pola pikir setiap masyarakat, dari yang hanya sebagai pekerjaan sambilan menjadi profesi yang menjanjikan dan menghasilkan
  7. Sebagai media informasi dan bertukar pikiran dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa Bersama agar mayarakat tidak berjalan sendiri-sendiri
  8. Menyediakan jejaring pasar produk unggulan lokal antar desa atau antar kawasan;
  9. Memupuk rasa kerja sama dan solidaritas sesama.

 

  1. UNIT USAHA

      Unit Usaha Rumah Pajang

  1. Menginformasikan dan mempromosikan produk unggulan tersebut melalaui Rumah Pajang, Media Sosial, Pasar Online (BukaLapak.com, TokoPedia.com dll) dan ikut serta di dalam kegiatan pameran produk industri baik di tingkat Kebupaten, Provinsi dan Nasional
  2. Mencari alternatif/Solusi bersama untuk memajukan komunitas/pelaku usaha yang ada Kawasan Perdesaan
  3. Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka perluasan pasar
  4. Pengembangan usaha kebutuhan pokok dan lain-lain

 

Unit Usaha Embung Kawasan

Embung kawasan adalah sebagai berikut :

  1. Manajemen pengelolaan embung kawasan sebagai tampungan air untuk menunjang budidaya perikanan
  2. Pengembangan destinasi wisata
  3. Pengembangan budidaya ikan patin

Unit Usaha Perikanan Air Tawar.

 

  1. STRUKTUR ORGANISASI
  1. Penasehat :
  1. Kepala Desa Marga Sakti : SUMARYONO
  2. Kepala Desa Tanjung Harapan : AHMAD GOZAINUS
  3. Kepala Desa Tambak Rejo : ALI SADIKIN

 

  1. Pengurus :
  1. Direktur : ARIE WIBOWO
  2. Asisten Administrasi : NUR ASNI ROSIDA
  3. Asisten Keuangan : ERPANDI

 

  1. Bidang :
  1. Perikanan  
  2. Perkebunan dan Holtikultura
  3. Ekonomi Kreatif                        

 

  1. Unit Usaha :
  1. Rumah Pajang Taresa
  2. Embung Kawasan Desa Tambak Rejo
  3. Pasar Kawasan
  4. Embung Kawasan Desa Marga Sakti
  5. Usaha Berbasis Komunitas (UBK)
  6. Usaha Ekonomi Produktif Rumah Tangga Miskin (UEP- RTM)
  7. Sapras Bumdesma
  8. Rumah Produksi
  9. Pra Sarana Air Bersih (PSAB)
  10. Pembibitan Kelapa Sawit (Penangkar)

 

  1. PRODUK UNGGULAN
  2. Jenis Produk
  3. Abon Ikan
  4. Baby Fish Crispy
  5. Stik Duri Ikan
  6. Kerajinan Rumah Tangga
  7. Kopi Trabas
  1. Sumber Produk yang akan di jual.

Sumber produk yang akan di jual terdapat di lingkungan Kawasan Perdesaan dan desa penyangga kawasan yang terdapat di Kecamatan Padang Jaya.

 

  1. Gambaran pesaing usaha di wilayah setempat

Untuk sementara waktu ini belum ada pesaing lokal maupun pesaing di luar lokal  Kecamatan Padang Jaya.

 

  1. Keunggulan dan peluang usaha yang di harapkan

Adapun keunggulan produk yang ada di kawasan perdesaan yang tidak di miliki oleh pesaing usaha baik di dalam kecamatan maupun di luar kecamatan adalah sebagai berikut:

  1. Kopi Trabas.
  2. Baby Fish Cripsy
  3. Stik Duri Ikan

 

  • TARGET PASAR
  1. Segmen Pasar

Adapun segmen pasar yang ada di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Luar Propinsi.

 

  1. Target Sasaran

Seluruh kelompok masyarakat baik yang kelompok masyarakat bawah, menengah dan atas.

 

 

 

  1. PROMOSI DAN PEMASARAN

Strategi promosi dan pemasaran yang akan di jalankan adalah dengan menggunakan media social (market shoping), brosur, spanduk, iklan di Koran. (Toko Jajanan/oleh-oleh, Rumah Makan, Media Sosial dll)

 

  1. PENUTUP

Sebuah keinginan besar ingin dicapai lewat terbentuknya Badan Usaha Milik Desa Bersama Tanjung Rejo Sakti Desa Tanjung Harapan, Tambak Rejo, dan Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya serta dengan adanya fasilitas dan alat-alat penunjang Produk Unggulan Desa atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan , yakni agar bagaimana kesejahteraan anggota masyarakat khususnya serta masyarakat pada umumnya bisa meningkat.

Hal tersebut bisa terealisasi tentunya lewat bantuan dari instansi terkait maupun pihak-pihak yang peduli lewat program-program yang intensif dan berkelanjutan, yang tidak saja secara efektif melibatkan anggota Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam pelaksanaannya, tapi juga melibatkan komponen masyarakat lain yang punya misi sama, demi kemakmuran masyarakat secara luas.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bengkulu memberikan pembinaan kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Tanjung Rejo Sakti Kecamatan Padang Jaya Bengkulu Utara pada Kamis 17 Februari 2022.

            Turun langsung ke lokasi Agrominapolitan Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, Kepala Bidang Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Pisdi Muchrim beserta sejumlah Pejabat Fungsional.

            Menurut Pisdi, sesuai amanat UU nomor 6 tahun 2014, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan  untuk melakukan pembangunan di kawasan perdesaan.

            “Hal tersebut dilakukan sebagai  upaya mempercepat pembangunan di Desa” Kata Pisdi.

            Terlebih menurut Pisdi bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan mengingat perkembangan sebagian wilayah tidak secepat perkembangan wilayah lainnya, atau suatu kawasan memiliki potensi pertumbuhan yang tidak cukup besar dan memerlukan dorongan yang cukup ekstra dari Pemerintah/Pemerintah Daerah.

            “Pembangunan Kawasan Perdesaan ini merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam satu Kabupaten yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan partisipatif “ Tutur Pisdi.

            BUMDESMA Tanjung Rejo Sakti dibangun atas kerjasama 3 desa yang berada dalam kawasan Agrominapolitan. Desa Tanjung harapan, Desa Tambak Rejo, dan Desa Marga Sakti.

            Direktur BUMDESMA Tanjung Rejo Sakti Ari Wibowo menyatakan sangat berbahagia dan berbangga  hati dengan pencapaian yang telah mereka raih selama ini.

            Unit-unit usaha BUMDESMA yang mereka bangun dan kembangkan sudah dapat dinikmati hasilnya oleh warga Desa kawasan, Desa penyangga kawasan, bahkan keluar Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara umumnya.

            “seperti kolam ikan air tawar yang saat ini sedang panen raya. Rumah Pajang, Embung Desa yang saat ini sudah berinovasi dan berubah menjadi kolam renang yang telah menjadi salah satu destinasi wisata baru di Kabupaten Bengkulu utara” terang Ari.

            Untuk diketahui bahwa kegiatan pembinaan ini dipusatkan di Balai Desa Marga Sakti dan dihadiri oleh unsur Pejabat Kecamatan Padang Jaya, Kepala Desa penyangga dan Desa Kawasan serta sejumlah masyarakat desa yang hadir dengan penuh antusias.

DPMD BENGKULU

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu
Jl. Cendana No.18 Bengkulu Tel.0736-21383
website: www.dpmd.bengkuluprov.go.id
e-Mail : dpmd.bengkuluprov@gmail.com

POWr Hit Counter

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree