BID PEMDES

BID PEMDES (11)

JAKARTA, Kadis PMD, R. A. Denni menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi  Perpres No. 75 Tahun 2019 dan Perpres No. 64 Tahun 2020 di Ball Room Hotel Harris Vertu Harmoni Jakarta (Kamis, 21 April 2022).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.

Rapat yang dihadiri perwakilan BPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Bengkulu dibuka oleh Horas Maurits Panjaitan, Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Dalam sambutannya, Maurits Panjaitan menyampaikan kegiatan ini merupakan pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (JSN) yang memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh masyarakat salah satunya jaminan kesehatan.

Untuk melaksanakan ketentuan pada UU No. 40 Tahun 2004 ditetapkan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah diubah dengan Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Menurut Maurits Panjaitan, pemerintah daerah (pemda) memiliki peran penting dalam Sistem JSN. Perpres No. 75 Tahun 2019 dan Perpres No. 64 Tahun 2020, mengamanatkan bahwa Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Bukan Pekerja (BP), dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didaftarkan pemda adalah peserta yang harus diberikan Jaminan Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Untuk memastikan optimalisasi implementasi Perpres Perpres No. 75 Tahun 2019 dan Perpres No. 64 Tahun 2020, melalui kegiatan ini diharapkan dapat memastikan komitmen pemda atas piutang Iuran JKN Tahun 2021 yang bersumber dari APBD agar teranggarkan pada tahun anggaran 2022.

Terkait hal itu, Kepala Dinas PMD Provinsi Bengkulu, R. A. Denni menyampaikan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak dan wajib mendapatkan jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan. Hal ini sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Namun, menurut Denni, untuk merealisasikan hal tersebut membutuhkan komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemda dan pemerintah desa. Misalnya pembayaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, 4%-nya dibayar oleh pemberi kerja dalam hal ini pemda kabupaten/kota.

“Di sinilah peran kita, PMD Provinsi dan Kabupaten harus memastikan terpenuhinya jaminan kesehatan bagi kepala desa, perangkat desa, serta anggota keluarganya. Dengan begitu kita dapat berkontribusi terhadap pencapaian target RPJMN Universal Health Coverage (UHC) 98% dari total penduduk Indonesia pada 2024 kelak” tegas Denni.

Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Kemendes PDTT RI menyelenggarakan Training of Trainer  (ToT) Literasi Digital Sektor Pemerintah bagi Jabatan Fungsional (JF) Penggerak Swadaya Masyarakat Provinsi Bengkulu  pada tanggal 14 Juni s.d 16 Juni 2022 di Hotel Mercure.

Peserta ToT Literasi Digital ini adalah pemangku JF PSM yang terdiri dari JF PSM Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal dan Transmigrasi (BPPMDTT), JF PSM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu, JF PSM Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu serta JF PSM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pada sambutannya, Direktur Pemberdayaan Informatika, Niki Maradona mengatakan bahwa keberadaan PSM sangat membantu Kominfo dalam melaksanakan pemberdayaan dan literasi digital.

“Tantangan di ruang digital semakin besar, konten-konten negatif terus bermunculan dan kejahatan di ruang digital terus meningkat. Menjadi kewajiban kita bersama untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat melalui literasi digital," sebut Niki Maradona.

Niki Maradona juga berharap dengan dilaksanakannya ToT Literasi Digital Sektor Pemerintah, JF PSM dapat turun langsung dalam membantu pemberdayaan masyarakat guna meminimalisir konten negatif dan membanjiri ruang digital dengan konten positif.

Pada ToT Literasi Digital Sektor Pemerintah ini, peserta dibekali pengetahuan tentang Etika berkomunikasi di Dunia Digital, Etika Bertransaksi Online, Membuat Konten serta Pemanfaatan Media Sosial untuk Pemerintah, Pengetahuan dan Pemanfaatan Emerging Technology, Berbudaya Digital untuk mencegah Konten Negatif, Management Platform untuk Meeting Online, serta Perlindungan Perangkat dan Data Pribadi di Platform Digital.

Materi-materi ToT disampaikan oleh Konsultan Digital Cahyo Edhi Widyatmoko dan Tri Hardiyanto Sasongko.

Menurut Septi Eriana, salah satu PSM DPMD yang menjadi peserta, materi yang disampaikan sangat relevan dengan pelaksanaan tupoksi PSM dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian yang berkelanjutan.

Nopi Olianti, peserta lain dari DPMD, juga menyatakan hal senada. Menurutnya PSM yang mengikuti ToT sangat antusias dengan materi yang disampaikan.

Dia berharap dengan dilaksanakannya ToT Literasi Digital Sektor Pemerintah ini, dapat membantu PSM untuk terjun langsung mendampingi masyarakat desa dalam pemberdayaannya di zaman digital sekarang ini, dengan memberi informasi-informasi positif bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat perdesaan khususnya dalam peningkatan Ekonomi, Budaya dan SDM.

Pembuatan Akses Sipades 2.0 untuk Desa

Sistem Pengelolaan Aset Desa atau SIPADES 2.0 adalah aplikasi resmi dari Pemerintah Indonesia yang dikembangkan oleh Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

SIPADES 2.0 merupakan alat bantu Pemerintah Desa untuk pengadministrasian dan inventarisir aset desa berupa barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban belanja anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah, berdasarkan Permendagri 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

 

Berdasarkan pasal 8 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa, pengadministrasian dan inventarisasi aset Desa merupakan salah satu tupoksi Kaur Umum & TU. Untuk membantu pelaksanaan tugas selaku Pengelola/Pengurus Barang Milik Desa sebagaimana amanat Permendagri 1/2016, maka diperlukan akses SIPADES 2.0.

Akses SIPADES 2.0 berupa Username dan Password untuk Desa dibuat oleh Admin Kabupaten. Username dan Password disampaikan kepada Pemerintah Desa setelah menyerahkan Berita Acara Serah Terima Akses Aplikasi Sipades 2.0 yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa kepada DPMD Kabupaten.

Pemerintah Desa mengajukan akses aplikasi SIPADES 2.0 dengan cara sebagai berikut:

  1. Pemerintah Desa menyiapkan Berita Acara Serah Terima Akses Aplikasi Sipades 2.0 dengan format yang dapat diunduh pada tautan https://sipades-binapemdes.kemendagri.go.id/formulirpendaftarandanberitaacaraserahterimaapliaksisipades.php
  2. Berita Acara Serah Terima Akses Aplikasi Sipades 2.0 yang sudah ditandatangani selanjutnya disampaikan kepada Admin SIPADES Kabupaten.
  3. Admin SIPADES Kabupaten melakukan verifikasi dan apabila sudah memenuhi syarat selanjutnya Admin SIPADES Kabupaten membuatkan Username dan Password akses SIPADES 2.0 untuk desa tersebut.
  4. Username dan Password akses SIPADES 2.0 untuk desa yang sudah dibuat disampaikan kepada Pemerintah Desa.

 

Pembuatan akses aplikasi SIPADES 2.0 untuk Pemerintah Desa oleh Admin Kabupaten adalah sebagai berikut:

  1. Buka aplikasi SIPADES 2.0 melalui tautan https://sipades-binapemdes.kemendagri.go.id/
  2. Klik “Login”, kemudian ketikkan username dan password Admin Kabupaten
  3. Setelah berhasil login, pilih menu “FILE” dan klik “Setting Pengguna”
  4. Pilih “KECAMATAN”, pilih “DESA”, dan klik “+ Tambah Pengguna”. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut.
  5. Input “Nama Pengguna”, “Nama Lengkap”, “Kata Sandi”, dan “Konfirmasi Kata Sandi”. Selanjutnya klik “Simpan”.
  6. Username dan Password akses SIPADES 2.0 untuk desa sudah selesai dan dapat diinformasikan ke Pemerintah Desa bersangkutan.

Mudah bukan?! Jadi, jika Desa Anda belum punya akses SIPADES 2.0, Ayo segera buat, jangan ditunda lagi ya.

Guna meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Bengkulu kembali menggelar Bimbingan Teknis kepada seluruh Kepala Desa se Kabupaten Lebong yang bertempat di aula rapat Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lebong, (Selasa, 31 Mei 2022).

Kegiatan Bimbingan Teknis ini diikuti oleh 30 Kepala Desa yang terdiri dari 30 Desa di Kabupaten Lebong.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong Mustarani Abidin dan turut dihadiri oleh Kepala Dinas PMD Lebong, Kepala Bappeda Kabupaten Lebong, Inspektur Daerah Kabupaten Lebong, 12 Camat se Kabupaten Lebong dan juga beberapa pejabat lainnya.

“Kegiatan Bimtek ini adalah salah satu peran Pemerintah Provinsi di dalam meningkatkan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa," jelas Sekda Lebong dalam sambutannya.

"Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam hal ini Dinas PMD Provinsi Bengkulu yang telah melakukan Bimbingan Teknis di Kabupaten Lebong ini,’’ sambungnya.

Sekda Lebong berharap, kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan tiap tahun. Karena menurutnya, memajukan desa menjadi tanggung jawab semua pihak. Sehingga sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten niscaya diperlukan.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas PMD Provinsi Bengkulu, Agnes Fitriansyah yang mewakili Kepala Dinas menyampaikan terima kasih kepada Pemda Lebong yang telah memfasilitasi kegiatan Bimtek. Sehingga kegiatan dapat berjalan lancar.

"Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam hal ini DPMD Provinsi Bengkulu terus berkomitmen untuk memfasilitasi Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa di Provinsi Bengkulu agar Desa nantinya dapat mandiri dalam hal perencanaan pembangunan maupun di dalam hal pengelolaan keuangan dan aset desa demi mewujudkan Bengkulu Maju, Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera," jelas Agnes Fitriansyah.

Sebagai narasumber pada kegiatan ini adalah Kepala Dinas PMD Kabupaten Lebong, Sri Kalsum Mustafa dan juga Novi Olianti yang menyampaikan materi tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan juga materi tentang Pengelolaan Keuangan dan aset Desa yang mana selama ini Desa masih kesulitan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan dan juga masih banyak desa yang belum secara maksimal untuk melakukan pencatatan pada aset desa.

Di akhir acara, para Kepala Desa menyampaikan terima kasih Kepada Dinas PMD Provinsi Bengkulu yang telah memberikan bimbingan teknis dan juga memberikan materi yang sangat dibutuhkan Kepala Desa di dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka dalam membangun desa yang lebih baik lagi dan juga dapat mempercepat Program Kegiatan yang telah mereka susun di Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat     dan Desa (DPMD) Provinsi Bengkulu kembali melaksanakan Rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pedoman Teknis Khusus Bantuan yang nantinya akan diberikan kepada Pemerintah Desa Guna peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Desa di Provinsi Bengkulu.

Kepala Dinas DPMD Provinsi Bengkulu yang juga selaku Ketua Tim Pembahas Rancangan Peraturan Gubernur R.A. Denni, memimpin langsung Rapat yang dilaksanakan pada Jum'at (10/6/2022) di aula rapat Dinas PMD.

Turut hadir Dr. Yamani selaku Wakil Ketua Tim Pembahas dan juga para pejabat di Lingkungan Dinas PMD Provinsi Bengkulu.

Ketua Tim Pembahas mengatakan bahwa rancangan Peraturan Gubernur ini sangat penting sebagai payung hukum untuk Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memberikan bantuan kepada desa untuk mewujudkan Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat.

Selain itu, sambungnya, dalam rangka menghapus paradigma bahwa belum adanya peran serta provinsi dalam membangun desa.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Yamani juga menyampaikan bahwa Peraturan Gubernur ini juga masuk sebagai inovasi daerah di dalam mempercepat pembangunan desa dan juga nantinya tidak menutup kemungkinan akan ada daerah lain yang mengikuti inovasi ini.

‘’Ini adalah salah satu inovasi daerah sebagai strategi pembangunan desa dan nantinya saya yakin akan banyak daerah yang akan mengikuti ini," jelas Yamani.

Rapat pembahasan yang ke-4 ini berlangsung kurang lebih 2 jam dan menghasilkan beberapa poin penting serta masukan untuk nantinya lebih menyempurnakan Rancangan Peraturan Gubernur sebelum diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya draft rancangan yang telah disusun oleh tim pembahas akan dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) guna memberikan ruang kepada para pihak yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Gubernur ini untuk memberikan masukan atau pun saran, dan juga akan melibatkan para aparatur Pemerintah Desa dan juga Organisasi yang menaungi seperti Apdesi, PPDI, dan juga PABPDSI.

Kelompok Diskusi Salam Desa kembali menggelar diskusi di Aula DPMD Provinsi Bengkulu, Kamis, 09 Juni 2022.

 

'Pembangunan Desa: Permendagri 114/2014 vs Permendespdtt 21/2020?' menjadi tajuk diskusi.

Leni Yosmalita yang bertindak sebagai moderator, memandu diskusi dengan pengantar umum tentang Permendagri dan Permendespdtt yang sama-sama mengatur tentang pembangunan desa.

Menurut Leni Yosmalita, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendespdtt Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat berpotensi memunculkan kebingungan dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

Karena itu, menurutnya, pemahaman yang baik tentang kedua regulasi ini diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di desa.

Salah satunya melalui kegiatan diskusi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terutama bagi ASN di lingkungan DPMD Provinsi Bengkulu.

“Apa perbedaan antara kedua peraturan menteri ini? Apakah salah satunya mengeliminasi yang lain?  Regulasi mana yang seharusnya dipakai? Dan bagaimana pemerintah daerah menyikapinya dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa?” tanya Leni Yosmalita sembari membuka pembahasan.

Selanjutnya, pemantik diskusi, Sri Kalsum Mustafa, menyampaikan materi ringkas tentang perbandingan Permendagri 114/2014 dan Permendespdtt 21/2020 berupa pokok-pokok perbedaan kedua regulasi tersebut.

Sri Kalsum Mustafa menjelaskan bahwa dua peraturan menteri ini memiliki penekanan yang berbeda. Jika Permendagri 114/2014 menekankan prinsip partisipatif dalam proses pembangunan desa. Prinsip partisifatif ini tampak dari tahapan penggalian gagasan masyarakat mulai dari musyawarah tingkat dusun. Sedangkan Permendespdtt 21/2020 mempertegas arah pembangunan sesuai dengan target SDGs Desa.

“Perbedaan lain yang tampak jelas yaitu terkait pembentukan tim penyusun RPJM Desa dan RKP Desa, yaitu pada susunan anggotanya,” sebut Sri Kalsum.

Pada Permendagri 114/2014, ketua tim penyusun RPJM Desa adalah sekretaris desa dan ketua LPM menjadi sekretaris tim penyusun. Sementara pada Permendespdtt 21/2020 tidak mengunci sekretaris desa dan ketua LPM untuk menjadi ketua dan sekretaris tim penyusun RPJMDes, tetapi dipilih berdasarkan pertimbangan kemampuan dan keahliannya.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa membenturkan kedua regulasi ternyata kontra produktif terhadap pembangunan desa itu sendiri. Akhirnya, semua kembali kepada desa mau menggunakan regulasi yang mana, karena yang manapun ujungnya sama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa," pungkas Master of Trainer ini.

Guna meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Bengkulu melakukan pembinaan aparatur pemerintah desa tahun 2022 di Aula Bappedalitbang Kabupaten Bengkulu Selatan, Rabu (25/5/2022).

Pembinaan diikuti oleh seluruh pemerintah desa se Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sekretaris daerah (Sekda) Bengkulu Selatan, Sukarni Dunip, dalam sambutannya mengatakan bahwa pembinaan aparatur pemerintah desa oleh Pemprov Bengkulu yang diselenggarakan di Kabupaten Bengkulu Selatan ini menunjukkan inisiatif yang tinggi pemerintah provinsi dalam membina aparatur desa dengan turun langsung ke bawah.

”Kami sangat mengapresiasi langkah Provinsi Bengkulu yang aktif membina para aparatur desa di kabupaten. Kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada DPMD Provinsi Bengkulu yang sudah memilih kami sebagai lokus kegiatannya,” ujar Sukarni Dunip.

Setelah dibuka secara resmi oleh Sekda Sukarni, kegiatan pembinaan aparatur pemerintah desa diisi dengan diskusi terkait isu-isu strategis tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Diskusi dipandu oleh Aprizal Helmi dengan narasumber Kepala DPMD Kabupaten Bengkulu Selatan, Herman Sunarya. Selanjutnya, kegiatan diisi dengan materi perencanaan pembangunan desa oleh Nopi Olianti dan pengelolaan keuangan dan aset desa oleh Sri Kalsum Mustafa.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris DPMD Provinsi Bengkulu, Agnes Fitriansyah, yang hadir mewakili Kepala DPMD Provinsi Bengkulu menyatakan kegiatan ini adalah bentuk implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terutama pasal 114 di mana pemerintah provinsi diamanatkan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Masih menurut Agnes, walaupun fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah, provinsi dan kabupaten diatur dalam pasal yang berbeda, namun sinergisitas dan kolaborasi antara pemerintah di setiap level mutlak diperlukan dalam pelaksanaannya, tak terkecuali pemerintah desa sendiri.

”Pemerintah desa adalah ujung tombak pemerintah yang memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan. Karena itu kapasitas aparaturnya perlu ditingkatkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai. Jika desa maju, mandiri dan sejahtera maka begitu juga Indonesia," pungkas Agnes.

Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dan Perekayasa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Bengkulu melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) hasil Pemetaan Potensi Wisata Desa Penembang di ruang Bidang Bina Pemerintahan Desa DPMD, (Rabu, 11 Mei 2022).

FGD yang dihadiri oleh pemangku Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di lingkup DPMD Provinsi Bengkulu dipandu oleh Yopi Setiadi.

Dalam pengantarnya, Yopi Setiadi menyampaikan bahwa FDG ini merupakan kegiatan lanjutan pemetaan potensi wisata yang telah dilaksanakan sebelumnya di Desa Penembang pada awal April lalu.

“Pembahasan FGD ini meliputi potensi wisata alam, budaya, dan buatan serta bagaimana potensi tersebut dapat dikembangkan dengan pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat desa dan dapat meningkatkan pendapatan asli desa,” ujar PSM Ahli Muda ini.  

FDG diawali pemaparan singkat hasil pemetaan potensi wisata Desa Penembang oleh koordinator kegiatan Septi Eriana.

Septi menyampaikan gambaran umum potensi wisata Desa Penembang dilihat dari empat komponen kepariwisataan yaitu Attraction, Accesibility Amenities, dan Ancilliary yang sering disingkat 4A.

Attraction atau atraksi wisata adalah  sesuatu yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke lokasi wisata yang terdiri dari wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Accesibility atau aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju lokasi wisata. Amenities atau amenitas adalah sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pengunjung wisata. Sedangkan ancilliary merupakan sarana pendukung untuk menyelenggarakan kegiatan wisata tersebut.

Untuk pembahasan lebih detail, selanjutnya masing-masing bidang menyampaikan kajiannya berdasarkan hasil pemetaan yang sudah dilakukan meliputi kajian potensi wisata alam oleh Septi Eriana (PSM Ahli Madya), potensi budaya dan buatan oleh Nopi Olianti (PSM Ahli Muda), dan desain konseptual paket wisata berbasis pemberdayaan oleh Asnanda (Perekayasa Ahli Pertama).      

Dalam kesempatan tersebut, Meidawarni, selaku Sub Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa DPMD Provinsi Bengkulu, mengapresiasi kegiatan ini sebagai sebuah terobosan yang harus dijaga keberlanjutannya dan dapat bersinergi dengan pelaksanaan tupoksi struktural.

“Dengan begitu kolaborasi yang baik antar berbagai pihak dapat terjalin demi mewujudkan visi dan misi OPD kita. Selain itu, output kegiatan ini nantinya juga dapat menjadi masukan kebijakan untuk memfasilitasi pengembangan sumber pendapatan asli desa," harap Meidawarni yang juga seorang pemangku JFT Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Kelompok Salam Desa Gelar Diskusi Rutin

BENGKULU, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Bengkulu yang tergabung dalam Kelompok Diskusi “Salam Desa” mengadakan Diskusi Rutin, Jum’at (4 Februari 2022).

Kegiatan yang sudah kali kedua dilaksanakan ini mengusung tema 'Perencanaan Pembangunan Desa' bertempat di Aula DPMD Provinsi Bengkulu.

Diskusi yang dimoderatori oleh Sasreja Danu Panduwinata ini menghadirkan Sri Kalsum Mustafa yang juga ASN di DPMD sebagai narasumber.

Sri Kalsum mengatakan bahwa perencanaan merupakan tahap penting dan sangat menentukan keberhasilan proses pembangunan desa.

“Gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan," kata Sri Kalsum.

Dia juga menyoroti fenomena tumpang tindih regulasi yang mengatur perencanaan pembangunan desa. Setelah Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga menerbitkan Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

“Hal ini tentu saja memunculkan kebingungan di tingkat desa. Lalu apa saja perbedaan kedua regulasi ini dan bagaimana kita harus menyikapinya? Ini lah topik pembahasan kita di diskusi  berikutnya," sebut Sri Kalsum menutup pemaparannya.

Salah seorang peserta diskusi, Nopi Olianti berharap dengan digelarnya diskusi seperti ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan yang akan berdampak positif pada pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat.

“Saya juga berharap agar kegiatan seperti ini bisa menjadi kegiatan rutin bagi kawan-kawan PMD yang berminat meningkatkan pengetahuan tentang desa melalui knowledge-sharing," ujar PSM Ahli Muda ini.

BENGKULU TENGAH, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dan Perekayasa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Bengkulu melaksanakan Pemetaan Potensi Wisata sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Penembang (Jum’at, 1 April 2022).

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk implementasi fungsi pembinaan Provinsi Bengkulu melalui DPMD terhadap desa yang dilaksanakan oleh pemangku jabatan fungsional tertentu (JFT) yaitu PSM dan Perekayasa.

PSM adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan.

PSM dan Perekayasa wawancara Sekdes Penembang dalam Kegiatan Pemetaan Potensi Wisata sebagai Sumber PADes

 

Sedangkan Perekayasa adalah PNS yang melakukan Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi dan layanan teknologi.

Menurut koordinator kegiatan, Septi Eriana, pemetaan potensi wisata dilakukan untuk mengidentifikasi potensi wisata yang ada di Desa Penembang. Setelah data yang diperlukan didapat, selanjutnya tim akan mendiskusikan dan menyusun rekomendasi untuk pengembangan wisata desa berbasis pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi desa yang dimiliki.

"PADes merupakan salah satu dari sumber keuangan desa yang perlu dioptimalkan di tengah ketergantungan desa pada Dana Desa," ungkap Eriana.

Wisata desa, sambung Eriana, dapat dikembangkan menjadi sumber PADes dan Desa Penembang memiliki potensi tersebut.

Sementara Sekdes Penembang, Ari Anggara, menyambut baik kegiatan ini. Tidak lupa Ari juga menyampaikan pentingnya kolaborasi yang baik dari segenap pihak terkait agar wisata desa di Penembang semakin maju.

"Semoga desa wisata bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Penembang," harap Ari.

DPMD BENGKULU

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu
Jl. Cendana No.18 Bengkulu Tel.0736-21383
website: www.dpmd.bengkuluprov.go.id
e-Mail : dpmd.bengkuluprov@gmail.com

POWr Hit Counter

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree