BID FPD

BID FPD (7)

Kantor Desa Digital Karang Jaya Kabupaten Rejang Lebong menghadirkan Portal Anjungan Mandiri (PAM). Hal ini merupakan bentuk perwujudan desa digital.

Desa digital sendiri merupakan konsep program yang menerapkan sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi yang bertujuan untuk mengembangkan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan publik.

"Desa Digital Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang merupakan perwujudan program pemerintah yang merupakan platform untuk pengembangan ekonomi desa melalui digitalisasi masyarakat dan sebagai bentuk perwujudan impian Desa Karang Jaya," terang Kepala Desa Karang Jaya M. Rafiuddin, S.Ag., 13/12/2021.

Desa Karang Jaya, jelas Rafiuddin, memiliki visi terwujudnya masyarakat desa yang RAHMAT (Religius, Adil, Harmonis, Mandiri, Aman dan Tertib). Sedangkan misinya lanjutnya adalah bersinergi dalam meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kreatif dan inovatif melalui pengembangan kecakapan atau keterampilan masyarakat menuju kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan.

"Atas dasar tersebut inovasi desa yang dilakukan seiring dengan pengembangan teknologi adalah menyediakan mesin PAM atau Portal Anjungan Mandiri untuk memberi pelayanan administrasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakatnya," kata Kepala Desa Karang Jaya Rejang Lebong.

"Dengan adanya PAM ini masyarakat bisa membuat dan melakukan pelayanan online seluruh surat yang berkaitan dengan kependudukan, pernikahan, pertanahan, surat umum seperti keterangan domisili, keterangan usaha, keterangan miskin dan lain sebagainya," sambungnya.

Sementara menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bengkulu, R.A. Denni bahwa konsep desa digital merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik dan perekonomian meski diawali konsep semi digital namun Desa Karang Jaya optimis bisa mewujudkan layanan desa digital seutuhnya.

"Desa digital bertujuan untuk mengembangkan potensi desa, dengan adanya website dan akun media sosial dapat melakukan promosi kepada masyarakat secara luas serta berbagi berita secara e-commerce dan aplikasi yang sesuai dengan karakter dan potensi ekonomi desa," tegas Denni.

Gambaran desa digital secara sederhana adalah menampilkan semua bentuk administrasi dan dokumen-dokumen manual yang ditampilkan dalam bentuk elektronik. Saat ini dapat mengakses website Desa Karang Jaya melalui laman https://profil.digitaldesa.id/karangjaya-rejanglebongkab.

Potensi Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah

Komitmen Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengakselerasi terwujudnya program Desa Digital Desa Wisata (DEDI DEWI) terus digencarkan.

Program ini merupakan platfrom untuk pengembangan ekonomi desa melalui digitalisasi. Desa digital adalah aktivitas yang dilakukan pemerintahan desa dalam pelayanan kepada masyarakat untuk pengembangan potensi-potensi yang mengunakan dan memanfaatkan teknologi informasi.

Adanya Program Inovasi Desa sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Menurut Kepala Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tomi Marisi, desa berinovasi adalah desa yang melakukan berbagai terobosan-terobosan, dan kreativitas yang akan mensejahterahkan masyarakat, meningkatkan pelayanan masyarakat sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan bisa berjalan dengan baik.

"Potensi yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah boleh kita katakan lengkap karena memiliki wilayah Pantai, Pegunungan, Pertanian, Perkebunan, dan Pertambangan yang bisa dikembangkan dan satu hal bahwa sahnya lokasi Kabupaten Bengkulu Tengah ini sangat strategis karena paling dekat dengan Ibukota Provinsi," terang Tomi.

Lanjut Tomi, desa digital di Kabupaten Bengkulu Tengah bisa dipresentasekan lebih dari 80% yang sudah melaksanakan kegiatan digitalisasi desa.

 

Kepala Desa Abusakim Kabupaten Bengkulu Tengah Mulyantoni pada acara Selamat Pagi Bengkulu - RB TV Bengkulu, Selasa/21 Juni 2022, menegaskan, pihaknya sangat mendukung program digitalisasi desa, salah satunya internet desa tanpa kabel optik untuk mengakses jaringan ke masyarakat.

 

"Dengan akses internet yang lancar kami bisa memasarkan wisata yang ada di desa Abusakim baik lewat website ataupun media sosial," terangnya.

 

"Hal ini kami manfaatkan dengan baik dalam membuat terobosan inovasi desa, salah satunya dengan berkolaborasi dengan invistor dari luar membuka wisata buatan seperti tempat pemandian dengan harapan wisatawan dari luar daerah bisa berkunjung ke desa Abusakim," sambung Mulyantoni.

 

Senada juga disampaikan Sekretaris Desa Penembang Kabupaten Bengkulu Tengah Suandi, bahwa pihaknya sangat antusias dan akan melaksanakan arahan Gubernur Bengkulu untuk mempercepat pelaksanaan desa digital.

 

"Ada banyak potensi wisata yang ada di desa Penembang seperti air terjun, bunga Rafflesia Arnoldi dan desa penghasil durian. Terdapat 12 air terjun yang ada di desa Penembang dan yang sudah terekspos sekitar 8 air terjun," jelas Suandi.

 

"Sama halnya seperti yang disampaikan Kades Abusakim sebelumnya dengan akses internet yang lancar kami bisa memasarkan wisata yang ada di desa Penembang ke masyarakat secara luas," pungkasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) R.A. Denni menjelaskan bahwa desa digital merupakan konsep program yang menerapkan sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun tujuan dari program desa digital ini, lanjut Denni, untuk mengembangkan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan publik.

"Dukungan dari dinas PMD Provinsi sendiri dalam rangka percepatan implementasi desa digital untuk mendukung program kerja Gubernur Bengkulu," terang mantan Sekda Rejang Lebong ini pada program live Dialog Selamat Pagi Bengkulu RBTV, 7 Juni 2022.

"Yang memiliki tujuan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat desa," sambungnya.

Oleh sebab itu, tegas Denni, pemerintah terus meningkatkan percepatan akses dan pembangunan infrastuktur digital untuk melayani publik secara cepat dan efisien.

Seperti kerjasama dengan pihak PT. Cyber Academy yang sudah dilakukan oleh DPMD yaitu untuk melatih masing-masing 10 orang per kecamatan untuk dijadikan duta digital.

Pada acara ini, Denni juga menjelaskan gambaran umum desa wisata di Provinsi Bengkulu bahwa tiap-tiap desa memiliki potensi alam, dan wisata buatan. Hal ini tersebar di 9 kab dan kota.

"Sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah desa dan jajaran kementerian teknis menjadi salah satu upaya pengembangan potensi desa wisata dan produk unggulan daerah," jelas Denni.

Lanjut Denni, pengembangan desa wisata perlu melakukan inovasi baik sarana dan prasarana sehingga menjadi obyek wisata yang dapat memikat wisatawan untuk berkunjung menikmati keindahan wisata di bumi Rafflesia baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

JAWA BARAT, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu  R.A. Denni didampingi oleh Kepala Bidang Fasilitasi Pembangunan Desa M. Rosaz Anthony, menghadiri Kegiatan Workshop Identifikasi Persoalan Penataan Kewenangan Desa di Jawa Barat pada Rabu, 30 Maret 2022.

UU No. 6 Tahun 2014  tentang Desa  sebagai pengganti Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Desa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Desa sebelumnya. Kewenangan Desa tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban  Desa, Rumah Tangga Desa dan Otonomi Desa dalam Pemerintahan Desa. Kewenangan  desa, tidak dapat dipisahkan dengan desentralisasi, baik sebelum Indonesia merdeka maupun setelah Indonesia merdeka.

Siagian menyampaikan bahwa sahnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa (Rabu/30).

Kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, “ Ujar Siagian.

Lanjut Siagian, dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sementara menurut R.A. Denni, bahwa ada beberapa Kewenangan Desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Lanjut Denni, tujuan ditetapkan dan diimplementasikannya kewenangan desa adalah untuk meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa, meningkatnya pembinaan kemasyarakatan desa, dan meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.

 "Kita berharap, semoga dengan adanya kegiatan workshop ini, bisa lebih meningkatkan pelayanan di desa , pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa," pungkas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu ini.

 

Pengembangan desa digital dilakukan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa, melalui pemberdayaan masyarakat desa yang dapat memberikan manfaat ekonomi.

Oleh karena itu, pemerintah terus meningkatkan percepatan akses dan pembangunan infrastruktur digital untuk melayani publik secara cepat dan efisien.

Pemberdayaan harus disesuaikan dengan potensi SDM dan SDA desa, unsur kearifan lokal, karakteristik budaya masyarakatnya, serta memanfaatkan teknologi digital.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Bengkulu R.A. Denni pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Percepatan Program Desa Digital yang mengusung tema 'Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Program Desa Digital Provinsi Bengkulu' di Balai Raya Semarak Bengkulu, Rabu 19 Januari 2022.

Lanjut Denni, bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi, seperti penyediaan jaringan, perangkat, aplikasi yang sesuai dengan karakteristik penduduk, termasuk pendampingan yang tepat bagi masyarakat desa, mutlak diperlukan dalam pembangunan desa digital.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang membuka acara ini menyampaikan pentingnya mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan UMKM yang digabungkan dengan sektor pariwisata. Salah satunya Warkop Digital.

Hal ini mendapatkan respon positif dari Camat se-Provinsi Bengkulu yang hadir. Seluruh camat komitmen mendukung akselerasi percepatan implementasi pelaksanaan desa digital sebagaimana ditriger yang sudah disampaikan Gubernur Bengkulu.

Ditegaskan Camat Ipuh Kabupaten Mukomuko Epin Maswardi, pihaknya sangat mendukung program desa digital karena sejalan dengan era revolusi industri 4.0.

Senada juga disampaikan Camat Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Mardalena. Pihaknya sangat antusias dan akan melaksanakan arahan Gubernur Bengkulu untuk mempercepat pelaksanaan desa digital sehingga desa dapat segera bebas dari blank spot sekaligus mendorong tumbuh kembangnya UMKM desa.

Hadir dalam acara tersebut Forkopimda, BPKP Perwakilan Bengkulu, OPD terkait, seluruh Dinas PMD kabupaten/kota dan diikuti oleh seluruh Camat yang ada di kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu.

JAKARTA BARAT, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu R. A. Denni didampingi oleh Kepala Bidang Fasilitasi Pembangunan Desa M. Rosaz Anthony, menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan tahun 2022 di Jakarta pada Senin, 28 Maret 2022.

Rakor digelar oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dan dihadiri langsung oleh Menteri PDTT Abdul Halim Iskandar.

Gus Halim sapaan akrab Menteri PDTT ini mengingatkan agar desa diberi kepercayaan untuk melakukan pembangunan yang tentu saja harus disertai dengan kolaborasi semua pihak.

 

"Kalau kita memberi peluang yang cukup ke desa-desa untuk melakukan ikhtiar pembangunan bahkan ekonomi, maka kita harus langsung ke desa-desa dan saya yakin desa bisa menyelesaikan pekerjaannya," ujar Gus Menteri saat pembukaan acara Rakor.

Dia meyakini dengan peran desa sebagai subyek dari pembangunan, pada akhirnya dapat menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera. Desa juga berhak untuk mengelola kewenangan tersebut, menjadi kekuatan yang mampu menggerakkan ekonomi desa.

Karena menurut Gus Halim, masyarakat desalah yang lebih mengetahui seluk beluk desa dan permasalahannya.

“Penekanannya pada proses perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat yang jadi kuncinya. Dengan berbasis data SDGs Desa, Segala permasalahan di desa dapat diketahui secara rinci sehingga penyelesaiannya pun tidak akan keluar dari yang seharusnya,” ujarnya.

Implementasi UU Desa, tegas Gus Halim, telah membuat babak baru proses pembangunan yang pada awalnya menempatkan desa sebagai objek.

"Asas rekognisi dan subsidiaritas diharapkan mampu memperkuat desa sebagai subyek dalam memetakan dan mengembangkan potensi serta kemaslahatan desa," kata politisi PKB ini.

Sementera menurut R.A. Denni, bahwa ada beberapa poin penting pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai Permendesa PDTT nomor 21 tahun 2020. Yaitu terkait pembangunan desa, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan.

Lanjut Denni, prioritas penggunaan dana desa 2022 tentang pencapaian SDGs desa berdasarkan Permendesa PDTT nomor 7 tahun 2021. Yaitu sebagian sebagai pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa.

Kadis PMD R.A. Denni Pimpin Rapat Persiapan TTG ke XXIII Nasional 2022

 

BENGKULU, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Bengkulu melakukan Rapat Persiapan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional ke-XXIII yang akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat (Selasa, 15 Maret 2022).

 

Rapat Persiapan Gelar TTG dibuka langsung oleh Kepala DPMD Provinsi Bengkulu R.A. Denni, didampingi oleh Kepala Bidang Fasilitasi Pembangunan Desa M. Rosaz Anthony, dan dihadiri oleh Dinas PMD Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.

 

Menurut Denni, pelaksanaan kegiatan TTG akan dimulai pada bulan April 2022 dengan berbagai rangkaian kegiatan. Seperti salah satunya seleksi lomba inovasi TTG, lomba posyantek desa berprestasi, dan lomba TTG unggulan.

 

"Landasan Hukum dari kegiatan TTG berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 23 tahun 2007 tentang pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya dalam desa," jelas Denni.

 

Lanjut Denni, ada beberapa tujuan dari pergelaran TTG ini. Diantaranya sebagai ajang tukar menukar informasi teknologi tepat guna dari seluruh penjuru tanah air, promosi teknologi tepat guna, mempercepat alih teknologi dari sumber kepada pengguna, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi UMKM/BUMDes yang ada di desa/kelurahan, meningkatkan daya saing dengan penggunaan teknologi, dan dapat meningkatkan ekonomi/kesejahteraan.

 

"Kita berharap, semoga dengan adanya kegiatan ini, bisa lebih mempererat dan bangkit dari semua sektor, terutama bangkit dari ujian COVID-19," pungkas mantan Sekretaris Daerah Rejang Lebong ini.

DPMD BENGKULU

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu
Jl. Cendana No.18 Bengkulu Tel.0736-21383
website: www.dpmd.bengkuluprov.go.id
e-Mail : dpmd.bengkuluprov@gmail.com

POWr Hit Counter

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree