BID PKD

BID PKD (4)

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu R. A. Denni meminta seluruh kepada desa se-Kabupaten Seluma agar tepat sasaran penggunaannya. Dana Desa (DD) di Kabupaten Seluma jangan sampai disalahgunakan.

"Dana Desa di Kabupaten Seluma peruntukannya harus tepat sasaran, jangan sampai disalahgunakan,” terang R.A. Denni saat memberikan Pembinaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Seluma di Balai Adat Tais, Senin 21 Februari 2022.

Denni menegaskan, agar dalam penyusunan Dana Desa melibatkan semua unsur perangkat desa sehingga dalam musyawarah desa semua kebutuhan warga terakomodir dan tetap mengikuti aturan yang ada.

 

Turut memberikan pembinaan, Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dan Kepala BPKP Bengkulu.

Hadir pada kegiatan ini Bupati Seluma, Erwin Octavian, bersama Forkompinda Seluma dan Camat serta Kepala Desa se Seluma plus Seluruh Kepala OPD Seluma.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang juga terut memberika pengarahan mengatakan, agar desa tidak bermasalah dalam pengelolaan anggaran DD, harus memilah kegiatan pembangunan dengan melibatkan pendamping desa.

“Intinya dalam pengelolaan DD tersebut adalah catat yang akan dibelanjakan dan belanjakan apa yang sudah dicatat tadi," jelas Gubernur Rohidin.

"Mudah-mudahan ini bisa menghindari kepala desa dari penyimpangan penggunaan DD," sambungnya.

Sementara menurut Bupati Seluma, Erwin Octavian, bahwa penyerapan DD di tahun 2021 mencapai 133 M rupiah dari total transfer pusat 140 M rupiah.

“Untuk anggaran DD di tahun 2022 ini sesuai intruksi dari Kemendes agar alokasi untuk BLT sebesar 40 persen,” pungkasnya.

Isu yang menjadi salah satu perhatian dunia terkini adalah Sumber Daya Alam (SDA). Di mana pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya digolongkan menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA tak dapat diperbaharui.

SDA yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air adalah beberapa contoh SDA terbaharukan. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mendorong pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan mengerem penggunaan sumber energi fosil. Dalam kebijakan tersebut ditetapkan target bauran EBT pada 2020 hingga 2050. Hal ini yang menjadi bahasan yang dibawakan penulis sendiri pada Forum Diskusi Terpimpin Integrasi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) – Rencana Umum Energi Daerah (RUED) ke dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Di Provinsi Riau dan Bengkulu 15-16 Februari 2022.

Latar Belakang Forum Diskusi ini sendiri adalah Pemerintah Indonesia menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 22 Tahun 2017. Perpres ini berisi rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang menjadi penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional (KEN), yang bersifat lintas sektoral.

Peraturan ini juga mengamanatkan penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan KEN. RUED merupakan kebijakan pemerintah provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi sebagai penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor.

Sedangkan, KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional.

Penetapan RUEN ini berdasarkan mandat dari Undang-Undang (UU) No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, tepatnya Pasal 12 (ayat 2) dan 17 (ayat 1). Pasal 12 ayat 2 mengamanatkan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk bertugas merancang dan merumuskan KEN untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, menetapkan RUEN, dan menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor. Sedangkan pasal 17 ayat 1 mengamanatkan bahwa Pemerintah menyusun rancangan RUEN berdasarkan pada KEN.

KEN sendiri telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2014 yang diterbitkan melalui UU Energi yang telah disebutkan di atas. KEN merupakan pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi nasional guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional dalam upaya mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.

Tujuan utama dari Diskusi Kelompok Terarah di daerah ini adalah untuk memperoleh berbagai masukan dari pemangku kepentingan di tingkat daerah tentang permasalahan dalam mengembangkan RUED dan mengintegrasikannya ke dalam RPJMD, termasuk masukan-masukan yang relevan untuk memastikan modul yang akan disusun dapat diterapkan.

Adapun tujuan lebih rinci dari Seminar Nasional ini adalah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan dalam translasi RUEN ke RUED kemudian diintegrasikan ke dalam RPJMD dan didanai di APBD dari perspektif berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah. 2. Memperoleh masukan tentang Modul Integrasi RUEN-RUED ke dalam RPJMD-APBD agar dapat diaplikasikan (applicable) di daerah, terutama dari perspektif pemangku kepentingan di daerah.

Adapun peserta yang diundang untuk hadir pada diskusi ini antara lain:

1. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I – Kementerian Dalam Negeri
2. Kepala Biro Ekonomi Provinsi Bengkulu
3. Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu
4. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu
7. Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
12. Kepala Badan Pengelolaan Keungan Deareh dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bengkulu
13. Direktur PT BIMEX (BUMD) Provinsi Bengkulu
14. Ford Foundation
15. Trend Asia
16. Dr. Arif Zulkifli (Tenaga Ahli Study)

Hasil yang diharapkan dari diskusi di tingkat provinsi ini adalah diperolehnya 3 (tiga) dokumen berikut:

1. Laporan poin-poin utama hasil identifikasi dan analisis kesenjangan dalam translasi RUEN ke RUED kemudian diintegrasikan ke dalam RPJMD dan didanai di APBD dari pemangku kepentingan di tingkat daerah.

2. Laporan poin-poin masukan para pemangku kepentingan untuk Modul Integrasi RUENRUED ke dalam RPJMD-APBD agar dapat diaplikasikan di daerah.

3. Data yang dikoleksi dari dinas-dinas yang relevan di daerah tempat diskusi dilakukan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu R. A. Denni meminta kepala desa tak usah takut menggunakan dana desa, lakukan untuk kepentingan masyarakat dan percepatan pembangunan desa serta sesuai aturan.

"Harapan kami, masing-masing desa bisa melakukan percepatan di bidang pembangunan masyarakat dan kembangkan ekonomi masyarakat" terang R.A. Denni saat memberikan Pembinaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah di Hotel Tahura, Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Senin 21 Februari 2022.

Dalam kesempatan ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu  menghadirkan sejumlah narasumber untuk memberikan pencerahan kepada para kades, camat se-Bengkulu Tengah, dimulai dari Kajati Bengkulu, Kapolda Bengkulu dan Kepala BPKP Provinsi Bengkulu Serta Gubernur Bengkulu.

"Kepala Desa harus bisa menggunakan Dana Desa untuk kesejahteraan warga desa juga baca peluang dan potensi yang ada di desa," kata Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah .

Sementara Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli mengungkapkan rasa terima kasih kepada Pemerintah Provinsi telah menyelenggarakan kegiatan ini.

“Kepala Desa dan Camat agar dalam mengelola dana desa bisa mengambil manfaat dari penyampaian Gubernur, Kajati, kapolda dan Kepala BPKP pada hari ini, sehingga tidak ada permasalahan dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bengkulu Tengah ini” Tutup Bupati Bengkulu Tengah.

Serapan Dana Desa (DD) di Kabupaten Bengkulu Utara pada triwulan pertama terbilang rendah. Untuk itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu R. A. Denni meminta seluruh kepada desa agar memaksimalkan serapan DD.

"Desa di Kabupaten Bengkulu Utara serapan Dana Desanya pada triwulan pertama mesti digenjot kembali," terang R.A. Denni saat memberikan Pembinaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bengkulu Utara di Aula SD Model Argamakmur, Senin 21 Maret 2022.

Denni menegaskan, maksimalnya penyerapan DD akan berdampak pada perputaran ekonomi desa dan masyarakat. Terlebih peruntukannya sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga sangat penting untuk dioptimalkan.

"Kepala Desa se Bengkulu Utara harus menggunakan Dana Desa sesuai dengan peruntukkannya agar dapat memajukan desa ke depan lebih baik. Jangan gunakan untuk keperluan pribadi agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Seperti persoalan hukum di kemudian hari," tutup Denni.

Bengkulu Utara merupakan kabupaten ke-3 dalam Roadshow Pembinaan Pengelolaan Dana Desa ke Kabupaten se Provinsi Bengkulu.

Turut memberikan pembinaan, Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dan Kepala BPKP Bengkulu.

Hadir pada kegiatan ini Bupati Bengkulu Utara, Ir. H. Mian bersama Ketua DPRD BU, Sonti Bakara, Kapolres BU AKBP Andy Pramudya Wardana, S.IK dan Dandim 0423 BU bersama Kejari BU dan Camat serta Kepala Desa se Bengkulu Utara.

Usai melakukan pembinaan di Kabupaten Bengkulu Utara, rombongan Dinas PMD, beserta Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dan Kepala BPKP Bengkulu juga melakukan pembinaan di Kabupaten Mukomuko.

Rombongan disambut langsung oleh Bupati Mukomuko H. Sapuan, bersama Forkompinda dan Camat serta Kepala Desa se- Mukomuko.

Bupati Mukomuko, H. Sapuan menyampaikan, bahwa kegiatan pembinaan dana desa sangat penting sehingga DD betul-betul terserap untuk kepentingan masyarakat.

Sapuan juga mengimbau agar seluruh kepala desa melaksanakan tata kelola keuangan desa yang taat aturan dan dapat bermanfaat bagi daerah masing-masing. Karena menurutnya, dana desa merupakan garda terdepan dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

DPMD BENGKULU

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu
Jl. Cendana No.18 Bengkulu Tel.0736-21383
website: www.dpmd.bengkuluprov.go.id
e-Mail : dpmd.bengkuluprov@gmail.com

POWr Hit Counter

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree