KOORDINASI EKSTERNAL STAKEHOLDER TERKAIT (PENDAMPING DESA)

17 June 2021

1.1. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)  huruf a pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

  1. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata.
  2. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan
  3. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

1.2. Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

  1. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  2. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  3. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
  4. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya `Desa adaptif.

1.3. Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

  1. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
  2. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

1.4. Sebagai tindak lanjut dari usulan desa wisata pada provinsi bengkulu bahwa setiap desa yang diusulkan menjadi dewa wisata harus memiliki BUMDes yang sudah teregristrasi

1.5. Setiap desa yang diusulkan menjadi Desa Wisata haruslah memiliki kejelasan status lahan haruslah menjadi aset desa atau BUMDes tersebut.

1.6. Pemerintahan Desa dan Dinas PMD Kabupaten segera mengusulkan Peraturan Bupati terkait penetapan desa wisata tersebut, agar payung hukum desa wisata tersebut menjadi legal.

  • Social network:

DPMD BENGKULU

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu
Jl. Cendana No.18 Bengkulu Tel.0736-21383
website: www.dpmd.bengkuluprov.go.id
e-Mail : dpmd.bengkuluprov@gmail.com

POWr Hit Counter

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree